Pencaplokan PGN ke Pertamina Bisa Merusak Iklim Investasi
Rabu, 10 Agustus 2016 - 21:34 WIB
Pencaplokan PGN ke Pertamina Bisa Merusak Iklim Investasi
A
A
A
JAKARTA - Analis equity untuk sektor energi dari Samuel Sekuritas, Adrianus Bias Prasuryo beranggapan, rencana pembentukan holding BUMN migas dengan adanya change of controlling shareholder atau perubahan di pemegang saham mayoritas, bisa merusak iklim investasi di Indonesia.
"Hal ini menciptakan ketidakpastian berinvestasi di Indonesia. Investor kan menginvestasikan uangnya di PGN dan puas dengan kinerja PGN, salah satunya karena yakin PGN didukung oleh pemerintah dan dikelola secara transparan dan profesional," katanya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Rabu (10/8/2016).
Menurutnya, arah ekspansi dan kinerja PGN bisa terkendala oleh rumor perubahan kepemilikan saham mayoritas. Apalagi, jika dividen yang diberikan PGN kepada negara dan market berubah.
"Pandangan market, pretty sure jika nanti Pertamina jadi holding, dividen PGAS akan lari ke Pertamina instead of APBN dan pemegang saham lainnya," imbuh dia.
Menurut Adrianus, sampai saat ini harga saham PGN masih bisa meningkat. Namun rumor akan perubahan kepemilikan saham mayoritas dari yang tadinya milik negara menjadi milik Pertamina membuat harga sahamnya jatuh.
"Market jelas disappointed jika ada change of controlling shareholder. Namun memang rumor tersebut membuat market hanya menunggu tanpa bereaksi," ungkapnya.
Berbeda jika memang sudah diputuskan dalam RUPS. Menurut Adrianus, ketika sudah dijelaskan dalam RUPS maka investor mengerti jelas bagaimana arah dan rencana PGN ke depan setelah diakuisisi Pertamina.
Dalam catatan, PGN menyetor dividen, pajak, dan iuran BPH Migas kepada pemerintah sebesar Rp30,5 triliun dalam delapan tahun terakhir atau periode 2007-2014. Setoran dividen PGN ke pemerintah terus meningkat seiring dengan kinerja yang baik dicatatkan pleh perusahaan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP di DPR, Hendrawan Supratikno mengungkapkan roadmap holding sektor energi dari Kementerian BUMN harus jelas. Terutama akuisisi PGN oleh Pertamina.
"Karena bakal menimbulkan inefisiensi jika tidak jelas. Meski ini baru wacana, tapi jika mau berhasil dan efisien, harus jelas roadmap dan kebijakannya," tuturnya.
Menurutnya Komisi VI DPR harus mengetahui rencana jelas proses holding energi. Kemudian Komisi XI bisa masuk untuk membantu proses pendanaan jika dibutuhkan.
"Ini akan dibicarakan dulu di Komisi VI nanti baru kemudian kalau ada urusan pendanaan, dibicarakan di Komisi XI," tandas dia.
"Hal ini menciptakan ketidakpastian berinvestasi di Indonesia. Investor kan menginvestasikan uangnya di PGN dan puas dengan kinerja PGN, salah satunya karena yakin PGN didukung oleh pemerintah dan dikelola secara transparan dan profesional," katanya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Rabu (10/8/2016).
Menurutnya, arah ekspansi dan kinerja PGN bisa terkendala oleh rumor perubahan kepemilikan saham mayoritas. Apalagi, jika dividen yang diberikan PGN kepada negara dan market berubah.
"Pandangan market, pretty sure jika nanti Pertamina jadi holding, dividen PGAS akan lari ke Pertamina instead of APBN dan pemegang saham lainnya," imbuh dia.
Menurut Adrianus, sampai saat ini harga saham PGN masih bisa meningkat. Namun rumor akan perubahan kepemilikan saham mayoritas dari yang tadinya milik negara menjadi milik Pertamina membuat harga sahamnya jatuh.
"Market jelas disappointed jika ada change of controlling shareholder. Namun memang rumor tersebut membuat market hanya menunggu tanpa bereaksi," ungkapnya.
Berbeda jika memang sudah diputuskan dalam RUPS. Menurut Adrianus, ketika sudah dijelaskan dalam RUPS maka investor mengerti jelas bagaimana arah dan rencana PGN ke depan setelah diakuisisi Pertamina.
Dalam catatan, PGN menyetor dividen, pajak, dan iuran BPH Migas kepada pemerintah sebesar Rp30,5 triliun dalam delapan tahun terakhir atau periode 2007-2014. Setoran dividen PGN ke pemerintah terus meningkat seiring dengan kinerja yang baik dicatatkan pleh perusahaan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP di DPR, Hendrawan Supratikno mengungkapkan roadmap holding sektor energi dari Kementerian BUMN harus jelas. Terutama akuisisi PGN oleh Pertamina.
"Karena bakal menimbulkan inefisiensi jika tidak jelas. Meski ini baru wacana, tapi jika mau berhasil dan efisien, harus jelas roadmap dan kebijakannya," tuturnya.
Menurutnya Komisi VI DPR harus mengetahui rencana jelas proses holding energi. Kemudian Komisi XI bisa masuk untuk membantu proses pendanaan jika dibutuhkan.
"Ini akan dibicarakan dulu di Komisi VI nanti baru kemudian kalau ada urusan pendanaan, dibicarakan di Komisi XI," tandas dia.
(ven)
Lihat Juga :
