Menko Darmin Jelaskan Kriteria Pemangkasan Anggaran K/L

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan standar dan kriteria dalam pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) adalah mendahulukan proyek-proyek yang belum mulai tender. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah apa yang sudah menjadi kontrak penerintah.

"Jadi tentu prinsipnya misalnya kalau kontrak sudah jalan ya tidak akan diubah. Kalau program prioritas akan dilelang tetap akan jalan, tapi kalau program bukan prioritas itu bisa dipotong tapi tidak otomatis, selain itu juga bisa dari sisa dana lelang," kata Darmin di Jakarta Jumat (12/8/2016).

(Baca Juga: Sri Mulyani Diperkirakan Bakal Pangkas Anggaran Seluruh K/L)

Lanjut dia menerangkan untuk lelang memang akan ada penghematan, dimana pemerintah telah memproyeksikan anggaran. Namun biasanya setelah lelang terlaksana, dana lelangnya banyak tersisa dan meleset dari proyeksi. "Itu banyak sebenarnya penghematan setelah lelang. Ternyata enggak sebanyak yang dianggarkan kalau melihat pelaksanaannya," lanjut dia.

(Baca Juga: Sri Mulyani Pangkas Anggaran K/L, Ini Pesan Kepala Bappenas)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri sebelumnya sudah memberikan sinyal anggaran Kementerian dipastikan akan dipotong tanpa terkecual. Hal ini menurutnya perlu dilakukan semata-mata untuk mengendalikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah disusun oleh pemerintah agar bisa lebih realistis dan masuk akal.

"Iya, bisa dikatakan barangkali tujuan dari penghematan atau pemotongan anggaran itu yakni untuk pengendalian APBN 2016," tandasnya.

Sebagai informasi, anggaran belanja pemerintah yang akan dikurangi adalah sebesar Rp65 triliun, sementara dana transfer ke daerah dibabat hingga Rp68,8 triliun. Sehingga, total keseluruhan pemotongan anggaran K/L mencapai Rp133,8 triliun.