Potong Anggaran K/L, Pemerintah Menyisir Belanja Non Prioritas

Jum'at, 12 Agustus 2016 - 17:37 WIB
Potong Anggaran K/L,...
Potong Anggaran K/L, Pemerintah Menyisir Belanja Non Prioritas
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan belanja yang pendanaannya bukan berasal dari rupiah murni, perjalanan dinas untuk kegiatan prioritas, kontrak pengadaan barang dan jasa yang sudah berjalan dan belanja bantuan sosial, tidak akan mengalami pemotongan anggaran. Pemerintah sendiri masih menyisir pos-pos belanja mana saja yang bakal disepakati terkena pemotongan.

"Kita belum mau (mengungkap pos-posnya), prosesnya masih 1-2 hari lagi. Tapi yang perlu disampaikan, penghematan ini hanya menyangkut pendanaan yang bersumber dari rupiah murni. Kontrak yang sedang berjalan dan sudah diputuskan tentunya tidak diganggu serta program bansos," kata dia dikantornya, Jumat (12/8/2016).

(Baca Juga: Menko Darmin Jelaskan Kriteria Pemangkasan Anggaran K/L)

Dia menambahkan belanja Kementerian dam Lembaga (K/L) yang bukan merupakan prioritas telah diklasifikan pemerintah akan terkena pemotongan anggaran di antaranya perjalanan dinas, paket meeting dan rapat serta honorarium ditambah biaya kegiatan yang tidak termasuk dalam gaji rutin.

"Tapi itu tidak akan secara otomatis hilang semua, ada penghitungan-penghitungannya. Karena ada penghematan terutama kegiatan yang tidak mendesak dan masih bisa digeser ke tahun berikutnya," sambung Darmin.

(Baca Juga: Pemerintah Jamin Anggaran Program Sosial Ini Tak Dipangkas)

Selain itu lanjut dia akan ada juga penghematan terutama kegiatan yang tidak mendesak, dan itu sangat diperhatikan betul. "Karena kita melihat betul soal bagaimana realisasi anggaran masing-masing K/L. Kalau anggarannya realisasinya masih sedikit, kita akan perhatikan bisa TIDAK direalisasikan sampai akhir tahun, semuanya, itu juga akan mempengaruhi," tutup dia.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Sebut Kementerian Luhut...
Sebut Kementerian Luhut Layak Dibubarkan, Ekonom Indef Dinilai Cuma Genit
Investor China Siap...
Investor China Siap Kucurkan Investasi USD8 Miliar ke Proyek Kilang di Batam
Rakor Terbatas Kementerian...
Rakor Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Jamin Keamanan Wilayah...
Jamin Keamanan Wilayah Pesisir Laut Arafura, Kemenko Marves Lakukan Ini
Rakernas KPPI Dorong...
Rakernas KPPI Dorong Kementerian PPPA Jadi Kementerian Koordinator
Kolaborasi Penguatan...
Kolaborasi Penguatan Kearifan Lokal Demi Tingkatkan Nilai Ekonomi Kreatif
Berita Terkini
Dirut PTPN I Beberkan...
Dirut PTPN I Beberkan Lima Pilar Industri Perkebunan
20 menit yang lalu
rToken Bitget Catat...
rToken Bitget Catat AUM USD114 Juta, rSPCX Pimpin Minat Investor
25 menit yang lalu
Elnusa Petrofin Akselerasi...
Elnusa Petrofin Akselerasi Transformasi Digital Jasa Logistik Energi
1 jam yang lalu
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Kawal B50, Pakar Ekonomi: Solusi Cerdas Tekan Impor Minyak
2 jam yang lalu
HUT ke-54, Petrokimia...
HUT ke-54, Petrokimia Gresik Fokus Transformasi dan Keberlanjutan
3 jam yang lalu
Pemerintah Bakal Bangun...
Pemerintah Bakal Bangun Pusat Finansial di Bali, PP Ditargetkan Rampung Agustus
3 jam yang lalu
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved