Potong Anggaran K/L, Pemerintah Menyisir Belanja Non Prioritas

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan belanja yang pendanaannya bukan berasal dari rupiah murni, perjalanan dinas untuk kegiatan prioritas, kontrak pengadaan barang dan jasa yang sudah berjalan dan belanja bantuan sosial, tidak akan mengalami pemotongan anggaran. Pemerintah sendiri masih menyisir pos-pos belanja mana saja yang bakal disepakati terkena pemotongan.

"Kita belum mau (mengungkap pos-posnya), prosesnya masih 1-2 hari lagi. Tapi yang perlu disampaikan, penghematan ini hanya menyangkut pendanaan yang bersumber dari rupiah murni. Kontrak yang sedang berjalan dan sudah diputuskan tentunya tidak diganggu serta program bansos," kata dia dikantornya, Jumat (12/8/2016).

(Baca Juga: Menko Darmin Jelaskan Kriteria Pemangkasan Anggaran K/L)

Dia menambahkan belanja Kementerian dam Lembaga (K/L) yang bukan merupakan prioritas telah diklasifikan pemerintah akan terkena pemotongan anggaran di antaranya perjalanan dinas, paket meeting dan rapat serta honorarium ditambah biaya kegiatan yang tidak termasuk dalam gaji rutin.

"Tapi itu tidak akan secara otomatis hilang semua, ada penghitungan-penghitungannya. Karena ada penghematan terutama kegiatan yang tidak mendesak dan masih bisa digeser ke tahun berikutnya," sambung Darmin.

(Baca Juga: Pemerintah Jamin Anggaran Program Sosial Ini Tak Dipangkas)

Selain itu lanjut dia akan ada juga penghematan terutama kegiatan yang tidak mendesak, dan itu sangat diperhatikan betul. "Karena kita melihat betul soal bagaimana realisasi anggaran masing-masing K/L. Kalau anggarannya realisasinya masih sedikit, kita akan perhatikan bisa TIDAK direalisasikan sampai akhir tahun, semuanya, itu juga akan mempengaruhi," tutup dia.