Potong Anggaran K/L, Pemerintah Menyisir Belanja Non Prioritas

Jum'at, 12 Agustus 2016 - 17:37 WIB
Potong Anggaran K/L,...
Potong Anggaran K/L, Pemerintah Menyisir Belanja Non Prioritas
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan belanja yang pendanaannya bukan berasal dari rupiah murni, perjalanan dinas untuk kegiatan prioritas, kontrak pengadaan barang dan jasa yang sudah berjalan dan belanja bantuan sosial, tidak akan mengalami pemotongan anggaran. Pemerintah sendiri masih menyisir pos-pos belanja mana saja yang bakal disepakati terkena pemotongan.

"Kita belum mau (mengungkap pos-posnya), prosesnya masih 1-2 hari lagi. Tapi yang perlu disampaikan, penghematan ini hanya menyangkut pendanaan yang bersumber dari rupiah murni. Kontrak yang sedang berjalan dan sudah diputuskan tentunya tidak diganggu serta program bansos," kata dia dikantornya, Jumat (12/8/2016).

(Baca Juga: Menko Darmin Jelaskan Kriteria Pemangkasan Anggaran K/L)

Dia menambahkan belanja Kementerian dam Lembaga (K/L) yang bukan merupakan prioritas telah diklasifikan pemerintah akan terkena pemotongan anggaran di antaranya perjalanan dinas, paket meeting dan rapat serta honorarium ditambah biaya kegiatan yang tidak termasuk dalam gaji rutin.

"Tapi itu tidak akan secara otomatis hilang semua, ada penghitungan-penghitungannya. Karena ada penghematan terutama kegiatan yang tidak mendesak dan masih bisa digeser ke tahun berikutnya," sambung Darmin.

(Baca Juga: Pemerintah Jamin Anggaran Program Sosial Ini Tak Dipangkas)

Selain itu lanjut dia akan ada juga penghematan terutama kegiatan yang tidak mendesak, dan itu sangat diperhatikan betul. "Karena kita melihat betul soal bagaimana realisasi anggaran masing-masing K/L. Kalau anggarannya realisasinya masih sedikit, kita akan perhatikan bisa TIDAK direalisasikan sampai akhir tahun, semuanya, itu juga akan mempengaruhi," tutup dia.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Sebut Kementerian Luhut...
Sebut Kementerian Luhut Layak Dibubarkan, Ekonom Indef Dinilai Cuma Genit
Investor China Siap...
Investor China Siap Kucurkan Investasi USD8 Miliar ke Proyek Kilang di Batam
Rakor Terbatas Kementerian...
Rakor Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Jamin Keamanan Wilayah...
Jamin Keamanan Wilayah Pesisir Laut Arafura, Kemenko Marves Lakukan Ini
Rakernas KPPI Dorong...
Rakernas KPPI Dorong Kementerian PPPA Jadi Kementerian Koordinator
Kolaborasi Penguatan...
Kolaborasi Penguatan Kearifan Lokal Demi Tingkatkan Nilai Ekonomi Kreatif
Berita Terkini
Perbandingan Harga BBM...
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP di Awal Juni 2026
15 menit yang lalu
Libur Sekolah 2026,...
Libur Sekolah 2026, Tarif Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 21,9%
47 menit yang lalu
Hindari Selat Hormuz!...
Hindari Selat Hormuz! India Diam-Diam Gandeng Rusia Buka Jalur Es Ekstrem
1 jam yang lalu
Energi Menjadi Medan...
Energi Menjadi Medan Perang AS-China di Abad Ini
11 jam yang lalu
PLN EPI Targetkan Pengembangan...
PLN EPI Targetkan Pengembangan Bio-CNG Berbasis Limbah Sawit Dukung Transisi Energi
12 jam yang lalu
IHSG dan Rupiah Tertekan,...
IHSG dan Rupiah Tertekan, Pasar Uji Kredibilitas Sistem Keuangan Indonesia
12 jam yang lalu
Infografis
Mel Gibson Serukan Pemerintah...
Mel Gibson Serukan Pemerintah AS Bongkar Kebenaran Serangan 9/11
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved