Pemerintah Target Penerimaan Negara Tahun Depan Rp1.737 T
Selasa, 16 Agustus 2016 - 16:07 WIB
Pemerintah Target Penerimaan Negara Tahun Depan Rp1.737 T
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 hari ini. Dalam posting anggaran RAPBN 2017, penerimaan negara tahun depan ditargetkan sekitar Rp1.737 triliun atau turun dari target dalam APBNP 2016 yang sebesar Rp1.786,2 triliun.
Jokowi menyebutkan, dari jumlah tersebut penerimaan dari perpajakan diperkirakan sekitar Rp1.495,9 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batu bara, ditargetkan sebesar Rp240,4 triliun.
"Penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
(Baca Juga: Pangkas Anggaran, Cara Jokowi Amankan Pelaksanaan APBNP)
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, dari sisi penerimaan perpajakan, pemerintah akan berusaha meningkatkan realisasi penerimaan melalui berbagai terobosan kebijakan. Salah satunya dengan mulai diimplementasikannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun ini.
"Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang," imbuh dia.
(Baca Juga: Ini Tiga Pedoman Jokowi Susun RAPBN 2017)
Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.
"Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan," tandasnya.
Sebagai informasi, dalam APBN-P 2016 pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.786,2 triliun. Adapun perinciannya adalah, penerimaan negara dari perpajakan sebesar Rp1.539,2 triliun, PNBP sebesar Rp245,1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp2 triliun.
Jokowi menyebutkan, dari jumlah tersebut penerimaan dari perpajakan diperkirakan sekitar Rp1.495,9 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batu bara, ditargetkan sebesar Rp240,4 triliun.
"Penerimaan negara yang lebih memberi kepastian dan memberikan momentum ruang gerak perekonomian," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
(Baca Juga: Pangkas Anggaran, Cara Jokowi Amankan Pelaksanaan APBNP)
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, dari sisi penerimaan perpajakan, pemerintah akan berusaha meningkatkan realisasi penerimaan melalui berbagai terobosan kebijakan. Salah satunya dengan mulai diimplementasikannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun ini.
"Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang," imbuh dia.
(Baca Juga: Ini Tiga Pedoman Jokowi Susun RAPBN 2017)
Selain itu, pemerintah juga akan melaksanakan program penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.
"Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan," tandasnya.
Sebagai informasi, dalam APBN-P 2016 pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.786,2 triliun. Adapun perinciannya adalah, penerimaan negara dari perpajakan sebesar Rp1.539,2 triliun, PNBP sebesar Rp245,1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp2 triliun.
(akr)
Lihat Juga :
