Ini 15 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2017
Rabu, 17 Agustus 2016 - 11:40 WIB
Ini 15 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Terbesar 2017
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan pagu anggaran untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) tahun depan. Setidaknya, terdapat 15 K/L yang mendapat alokasi anggaran paling besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pagu anggaran belanja dalam RAPBN 2017 sebesar Rp2.070,5 triliun. Dari total itu untuk pemerintah pusat mendapatkan sebesar Rp1.310,4 triliun dengan rincian anggaran K/L Rp758,4 triliun, dan non K/L sebsar Rp552,1 triliun.
"Pemerintah sesuai dengan keinginan untuk tetap melakukan akselarasi momentum pertumbuhan ekonomi dan program prioritas. Kita mendesain belanja negara sebanyak Rp2.070,5 triliun," katanya di Kantor Ditjen Pajak, Kemenkeu, Selasa (16/8/2016) malam.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap menjadi kementerian yang mendapatkan pagu anggaran terbesar. Pasalnya, Kementerian PUPR tersebut memiliki mandat paling besar untuk membangun infrastruktur prioritas pemerintah.
"Dan kita bisa lihat kenapa Menteri PU duduknya disebelah saya, karena beliau yang memang mendapatkan mandat paling besar. Dan memang memiliki misi yang banyak. Tapi Menteri PU 2016 ini juga kita tetap potong tapi juga melakukan upaya menjaga prioritas," imbuh dia.
Sementara kementerian dan lembaga lain yang mendapatkan anggaran paling besar adalah karena secara politik anggaran sesuai prioritas yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun prioritasnya adalah infrastruktur, kemiskinan, perbaikan institusi, dan reformasi birokrasi.
"Jadi, termasuk bidang penegakan hukum. Makanya bidang-bidang institusi ini akan tetap mendapat alokasi memadai," tandasnya.
Adapun 15 K/L yang menikmati pagu anggaran terbesar di RAPBN 2017 dibanding APBN-P 2016, antara lain:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai Rp105,6 triliun di RAPBN 2017. Lebih tinggi dari APBN-P 2016 yang sebesar Rp97,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan dengan pagu Rp104,4 triliun atau turun dari sebelumnya Rp108,7 triliun
3. Polri sebesar Rp72,4 triliun atau turun dibanding tahun ini sebesar Rp79,3 triliun
4. Kementerian Agama mendapat pagu Rp60,7 triliun, naik dari APBN-P 2016 sebesar Rp56,2 triliun
5. Kementerian Kesehatan sebesar Rp58,3 triliun, sedangkan tahun ini dianggarkan Rp62,7 triliun
6. Kementerian Perhubungan mendapat pagu Rp48,7 triliun atau naik dari sebelumnya Rp42,9 triliun
7. Kementerian Keuangan Rp42,2 triliun atau naik dari APBN-P 2016 sebesar Rp38,1 triliun
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memperoleh pagu Rp39,8 triliun atau turun dibanding tahun ini Rp43,6 triliun
9. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp39,4 triliun atau turun dari tahun ini Rp40,6 triliun
10. Kementerian Pertanian sebesar Rp23,9 triliun atau turun dari sebelumnya Rp27,6 triliun
11. Kementerian Sosial dari sebesar Rp13,1 triliun di APBN-P 2016 menjadi Rp18,3 triliun di RAPBN 2017
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Rp10,6 triliun menjadi Rp10,1 triliun
13. Kementerian Hukum dan HAM menjadi Rp9,3 triliun dari sebelumnya di tahun ini yang dianggarkan Rp11,3 triliun
14. Mahkamah Agung memperoleh pagu Rp8,5 triliun atau turun dari sebelumnya Rp8,8 triliun
15. Kementerian Luar Negeri dari Rp7 triliun di APBN-P 2016 menjadi Rp7,7 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pagu anggaran belanja dalam RAPBN 2017 sebesar Rp2.070,5 triliun. Dari total itu untuk pemerintah pusat mendapatkan sebesar Rp1.310,4 triliun dengan rincian anggaran K/L Rp758,4 triliun, dan non K/L sebsar Rp552,1 triliun.
"Pemerintah sesuai dengan keinginan untuk tetap melakukan akselarasi momentum pertumbuhan ekonomi dan program prioritas. Kita mendesain belanja negara sebanyak Rp2.070,5 triliun," katanya di Kantor Ditjen Pajak, Kemenkeu, Selasa (16/8/2016) malam.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap menjadi kementerian yang mendapatkan pagu anggaran terbesar. Pasalnya, Kementerian PUPR tersebut memiliki mandat paling besar untuk membangun infrastruktur prioritas pemerintah.
"Dan kita bisa lihat kenapa Menteri PU duduknya disebelah saya, karena beliau yang memang mendapatkan mandat paling besar. Dan memang memiliki misi yang banyak. Tapi Menteri PU 2016 ini juga kita tetap potong tapi juga melakukan upaya menjaga prioritas," imbuh dia.
Sementara kementerian dan lembaga lain yang mendapatkan anggaran paling besar adalah karena secara politik anggaran sesuai prioritas yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun prioritasnya adalah infrastruktur, kemiskinan, perbaikan institusi, dan reformasi birokrasi.
"Jadi, termasuk bidang penegakan hukum. Makanya bidang-bidang institusi ini akan tetap mendapat alokasi memadai," tandasnya.
Adapun 15 K/L yang menikmati pagu anggaran terbesar di RAPBN 2017 dibanding APBN-P 2016, antara lain:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai Rp105,6 triliun di RAPBN 2017. Lebih tinggi dari APBN-P 2016 yang sebesar Rp97,1 triliun
2. Kementerian Pertahanan dengan pagu Rp104,4 triliun atau turun dari sebelumnya Rp108,7 triliun
3. Polri sebesar Rp72,4 triliun atau turun dibanding tahun ini sebesar Rp79,3 triliun
4. Kementerian Agama mendapat pagu Rp60,7 triliun, naik dari APBN-P 2016 sebesar Rp56,2 triliun
5. Kementerian Kesehatan sebesar Rp58,3 triliun, sedangkan tahun ini dianggarkan Rp62,7 triliun
6. Kementerian Perhubungan mendapat pagu Rp48,7 triliun atau naik dari sebelumnya Rp42,9 triliun
7. Kementerian Keuangan Rp42,2 triliun atau naik dari APBN-P 2016 sebesar Rp38,1 triliun
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memperoleh pagu Rp39,8 triliun atau turun dibanding tahun ini Rp43,6 triliun
9. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp39,4 triliun atau turun dari tahun ini Rp40,6 triliun
10. Kementerian Pertanian sebesar Rp23,9 triliun atau turun dari sebelumnya Rp27,6 triliun
11. Kementerian Sosial dari sebesar Rp13,1 triliun di APBN-P 2016 menjadi Rp18,3 triliun di RAPBN 2017
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Rp10,6 triliun menjadi Rp10,1 triliun
13. Kementerian Hukum dan HAM menjadi Rp9,3 triliun dari sebelumnya di tahun ini yang dianggarkan Rp11,3 triliun
14. Mahkamah Agung memperoleh pagu Rp8,5 triliun atau turun dari sebelumnya Rp8,8 triliun
15. Kementerian Luar Negeri dari Rp7 triliun di APBN-P 2016 menjadi Rp7,7 triliun.
(izz)
Lihat Juga :
