HT: Anggaran Harus Ditata agar Utang Tak Menumpuk

Minggu, 21 Agustus 2016 - 09:54 WIB
HT: Anggaran Harus Ditata...
HT: Anggaran Harus Ditata agar Utang Tak Menumpuk
A A A
JAKARTA - Penerimaan negara melalui pajak diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan anggaran. Maka, pemerintah harus menata anggaran dengan tepat sasaran agar kekurangan pendanaan tak harus ditanggung dengan lebih banyak pinjaman.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) memperkirakan shortfall atau kekurangan penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp200 triliun hingga Rp300 triliun.

Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak hingga pekan pertama Agustus 2016 baru sebesar Rp538,17 triliun. Artinya, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 39,71% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2016.

Penerimaan negara dari tax amnesty belum cukup menambal kekurangan penerimaan pajak tersebut. HT memperkirakan penerimaan negara dari pengampunan pajak tersebut mencapai Rp30 triliun-Rp40 triliun. Masih jauh dari cukup untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Target pemerintah sendiri sebesar Rp165 triliun, sementara data Ditjen Pajak menunjukkan hingga 20 Agustus 2016, jumlah realisasi tax amnesty baru sebesar Rp840 miliar.

Sebagai gambaran, HT memberikan perbandingan, total dana pihak ketiga di seluruh Indonesia sekitar Rp4.000 triliun lebih. "Kalau asumsi penerimaan tax amnesty Rp165 triliun, artinya diasumsikan ada kurang lebih Rp5.000 triliun uang masuk ke Indonesia," kata HT menjawab pertanyaan media saat ditemui di perayaan kemerdekaan bersama warga sekitar rumahnya, Sabtu (20/8/2016).

Menurutnya, harus dicari cara tepat untuk mengisi kekurangan anggaran tersebut. "Yang saya kuawatir nanti pinjam lagi, kurang pinjam lagi," kata dia.

Dia menuturkan, akan bahaya bila Indonesia utang untuk membayar bunga utang. Anggaran harus disusun dengan realistis, setiap belanja harus tepat sasaran dan lebih produktif.

Seperti diketahui Indonesia mengalami defisit primer sejak beberapa tahun belakangan, di mana utang digunakan untuk membayar bunga utang. Yang terbaru dalam RAPBN 2017 ada defisit keseimbangan primer senilai Rp111,4 triliun.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Jokowi Minta Para Menteri...
Jokowi Minta Para Menteri Tiru Kementerian PUPR, Belanja Anggaran di Awal Tahun
Demi Pemulihan Ekonomi,...
Demi Pemulihan Ekonomi, KKP Realokasi Anggaran Rp483 Miliar
Komisi IV DPR Dukung...
Komisi IV DPR Dukung Penambahan Pagu Anggaran KKP Rp3,45 Triliun
Tahap II, Kemenag Salurkan...
Tahap II, Kemenag Salurkan 4,6 Juta Bantuan Paket Data untuk Siswa Madrasah
Rincian Pemangkasan...
Rincian Pemangkasan Anggaran Kementerian/Lembaga
Bappenas Pangkas 344...
Bappenas Pangkas 344 Pos Anggaran Kementerian dan Lembaga
Berita Terkini
MDLA Luncurkan Armada...
MDLA Luncurkan Armada Mobil Listrik, Dorong Transformasi Distribusi Rendah Emisi
2 jam yang lalu
Tren Mobilitas Ramah...
Tren Mobilitas Ramah Lingkungan Meningkat, Pembiayaan Kendaraan Listrik MUF Melesat
8 jam yang lalu
Rupiah Amburadul Rp18...
Rupiah Amburadul Rp18 Ribu, Produk Rumah Tangga Unilever Bakal Naik Harga di Kuartal II 2026
8 jam yang lalu
Rupiah Terkapar, Dampaknya...
Rupiah Terkapar, Dampaknya Mulai Terasa ke Sektor Industri Nasional
9 jam yang lalu
PLN EPI, PLN Puslitbang...
PLN EPI, PLN Puslitbang dan ITERA Kolaborasi Kembangkan Tanaman Energi
10 jam yang lalu
Pelindo Sinergi Lokaseva...
Pelindo Sinergi Lokaseva Catat Kinerja Operasional Positif di Awal 2026
10 jam yang lalu
Infografis
5 Tips Packing Mudik...
5 Tips Packing Mudik Agar Koper Tak Kelebihan Muatan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved