BIN Dukung Sukseskan Amnesti Pajak di Sulut
Kamis, 25 Agustus 2016 - 12:13 WIB
BIN Dukung Sukseskan Amnesti Pajak di Sulut
A
A
A
MANADO - Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendukung penuh suksesnya pengampunan pajak atau tax amnesty di Provinsi Sulut.
"Pentingnya intelijen mendukung upaya pajak dalam mensosialisasikan dan menyukseskan tax amnesty," terang Kepala BINDA Sulut Hendrawan saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi tax amnesty yang diselenggarakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kotamobagu di hotel Sutan Raja Kotamobagu, kemarin.
Menurutnya, sesuai UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, pasal 4 yang berbunyi, Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
"Keamanan Nasional terdiri dari beberapa aspek antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan," ujar dia.
Hendrawan menambahkan, keadaan ekonomi dunia saat ini telah mengalami penurunan dan mengakibatkan pengangguran, kemiskinan serta memperlebar kesenjangan sosial. Sehingga, membutuhkan upaya repatriasi dana orang Indonesia yang tersebar di luar negeri untuk pulang kandang.
"Pengumpulan dana dari dalam negeri seperti Sulawesi Utara dan daerah lain dapat membantu dalam pembiayaan investasi, pembangunan dan berdampak meningkatnya kemampuan ekonomi nasional kita serta survive NKRI di bidang ekonomi. Di sinilah pentingnya intelijen mendukung upa ya pajak," jelas dia.
"Pentingnya intelijen mendukung upaya pajak dalam mensosialisasikan dan menyukseskan tax amnesty," terang Kepala BINDA Sulut Hendrawan saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi tax amnesty yang diselenggarakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kotamobagu di hotel Sutan Raja Kotamobagu, kemarin.
Menurutnya, sesuai UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, pasal 4 yang berbunyi, Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
"Keamanan Nasional terdiri dari beberapa aspek antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan," ujar dia.
Hendrawan menambahkan, keadaan ekonomi dunia saat ini telah mengalami penurunan dan mengakibatkan pengangguran, kemiskinan serta memperlebar kesenjangan sosial. Sehingga, membutuhkan upaya repatriasi dana orang Indonesia yang tersebar di luar negeri untuk pulang kandang.
"Pengumpulan dana dari dalam negeri seperti Sulawesi Utara dan daerah lain dapat membantu dalam pembiayaan investasi, pembangunan dan berdampak meningkatnya kemampuan ekonomi nasional kita serta survive NKRI di bidang ekonomi. Di sinilah pentingnya intelijen mendukung upa ya pajak," jelas dia.
(izz)
Lihat Juga :
