Serikat Pekerja PGN Enggan Holding Migas Hanya Sebatas Akuisisi
Jum'at, 26 Agustus 2016 - 14:48 WIB
Serikat Pekerja PGN Enggan Holding Migas Hanya Sebatas Akuisisi
A
A
A
JAKARTA - Serikat Pekerja PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menolak konsep holding migas yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya holding migas tersebut dinilai hanya sebatas PT Pertamina mengakuisisi PGN.
Ketua Umum Serikat Pekerja PGN M. Rasyid Ridha mengungkapkan, akuisisi Pertamina terhadap PGN ujungnya hanya akan melemahkan atau mengerdilkan PGN, karena bisnis PGN dengan Pertamina merupakan bisnis yang saling menggantikan.
"Bila PGN di bawah Pertamina maka akan terjadi conflict of interest. Pertamina tentu tidak ingin bisnis minyaknya berkurang karena penyaluran gas PGN terus meluas," ungkap Rasyid, di Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Dia menambahkan pekerja PGN tidak menentang rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk holding energi. "Konsepnya yang kami tentang, karena hanya sebatas akuisisi," ujarnya.
Menurutnya, konsep holding yang tepat adalah konsep holding energi yang memperkuat BUMN-BUMN di bidang energi, seperti PLN yang diperkuat di sektor kelistrikan, PGN di sektor gas bumi, dan Pertamina diperkuat dari sisi produksi hulu minyaknya. Jadi semestinya Holding Energi harus meliputi PGN, Pertamina, dan PLN.
"Hal ini akan meningkatkan kedaulatan energi nasional melalui sinergi nyata dan menghilangkan friksi yang kerap terjadi di ketiga BUMN tersebut dan tentu akan memperlancar program andalan pemerintah yaitu 35.000 MW," tegasnya
Holding Energi, lanjut dia seyogyanya merupakan perusahaan baru seperti halnya Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia, bukan hanya alih status dari salah satu BUMN saja. Hal itu juga untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan yang pada akhirnya justru menghambat atau bertolak belakang dengan tujuan awal.
Guna menjamin kendali Negara di dalam badan usaha di dalam Holding Energi, Serikat Pekerja-PGN meminta agar status PGN tetap sebagai BUMN. Hal ini penting untuk menjamin kendali Negara di dalam tata laksana organisasi tetap setia pada tujuan Negara yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Ditegaskan seluruh pekerja PGN menolak semua usaha untuk mengkerdilkan dan menghilangkan peran PGN sebagai BUMN yang menyalurkan dan menyediakan gas bumi yang ramah lingkungan buat seluruh pelosok negeri, baik setelah holding energi terbentuk maupun tidak.
"Kami menyayangkan pernyataan pihak-pihak yang seolah-olah ingin menjadikan PGN sebagai jaminan untuk memperkuat permodalan Pertamina dalam skema holding Migas di mana Pertamina sebagai Holding dijalankan," tutupnya.
Ketua Umum Serikat Pekerja PGN M. Rasyid Ridha mengungkapkan, akuisisi Pertamina terhadap PGN ujungnya hanya akan melemahkan atau mengerdilkan PGN, karena bisnis PGN dengan Pertamina merupakan bisnis yang saling menggantikan.
"Bila PGN di bawah Pertamina maka akan terjadi conflict of interest. Pertamina tentu tidak ingin bisnis minyaknya berkurang karena penyaluran gas PGN terus meluas," ungkap Rasyid, di Jakarta, Jumat (26/8/2016).
Dia menambahkan pekerja PGN tidak menentang rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk holding energi. "Konsepnya yang kami tentang, karena hanya sebatas akuisisi," ujarnya.
Menurutnya, konsep holding yang tepat adalah konsep holding energi yang memperkuat BUMN-BUMN di bidang energi, seperti PLN yang diperkuat di sektor kelistrikan, PGN di sektor gas bumi, dan Pertamina diperkuat dari sisi produksi hulu minyaknya. Jadi semestinya Holding Energi harus meliputi PGN, Pertamina, dan PLN.
"Hal ini akan meningkatkan kedaulatan energi nasional melalui sinergi nyata dan menghilangkan friksi yang kerap terjadi di ketiga BUMN tersebut dan tentu akan memperlancar program andalan pemerintah yaitu 35.000 MW," tegasnya
Holding Energi, lanjut dia seyogyanya merupakan perusahaan baru seperti halnya Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia, bukan hanya alih status dari salah satu BUMN saja. Hal itu juga untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan yang pada akhirnya justru menghambat atau bertolak belakang dengan tujuan awal.
Guna menjamin kendali Negara di dalam badan usaha di dalam Holding Energi, Serikat Pekerja-PGN meminta agar status PGN tetap sebagai BUMN. Hal ini penting untuk menjamin kendali Negara di dalam tata laksana organisasi tetap setia pada tujuan Negara yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Ditegaskan seluruh pekerja PGN menolak semua usaha untuk mengkerdilkan dan menghilangkan peran PGN sebagai BUMN yang menyalurkan dan menyediakan gas bumi yang ramah lingkungan buat seluruh pelosok negeri, baik setelah holding energi terbentuk maupun tidak.
"Kami menyayangkan pernyataan pihak-pihak yang seolah-olah ingin menjadikan PGN sebagai jaminan untuk memperkuat permodalan Pertamina dalam skema holding Migas di mana Pertamina sebagai Holding dijalankan," tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
