Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pelaksanaan Tax Amnesty

JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas meminta pemerintah menunda pelaksanaan tax amnesty sampai menemukan respons dari seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, Muhammadiyah akhir-akhir ini banyak menemukan keresahan di masyarakat terkait UU Tax Amnesty.

Bahkan, mereka tergolong panik saat kebijakan tersebut digaungkan beberapa bulan lalu oleh Menteri Keuangan (Menkeu) yang saat itu masih dijabat Bambang Brodjonegoro.

(Baca: Muhammadiyah Nilai Jokowi Salah Sasaran Soal Tax Amnesty)

"Sebaiknya ini ditunda dulu, sampai pemerintah betul-betul menemukan respons dari semua kalangan. Masalahnya, banyak dari mereka yang mengadu sama kita ini meresahkan, mereka panik," kata Busyro di kantornya, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Kalangan yang merasa panik atas pengampunan pajak tersebut yakni kalangan masyarakat menengah ke bawah, termasuk dosen yang penghasilannya tidak terlalu besar.

"Sesuai wilayah tugas dan misi Muhammadiyah untuk mengajak negara dan semuanya, kita ingin membangun sistem proses negara berkeadilan, tapi pemerintah sendiri justru menghilangkan itu," ujarnya.

(Baca: Ken Santai Muhammadiyah Akan Gugat UU Tax Amnesty)

Muhammadiyah juga mengajak pemerintah untuk melihat lagi kondisi di lapangan dengan lebih detail. Hal itu agar mereka tahu apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat menengah ke bawah.

"Kami mengajak pemerintah melihat lebih dekat, lebih detail lagi ke lapangan soal temuan yang saya jelaskan di atas. Agar pemerintah bisa tahu bahwa kebijakan mereka menyengsarakan rakyat kecil," pungkasnya.