Luhut: Pemerintah Tidak Gamang soal Ekspor Mineral Mentah
Rabu, 07 September 2016 - 21:35 WIB
Luhut: Pemerintah Tidak Gamang soal Ekspor Mineral Mentah
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Pemerintah tidak sedang gamang atas keputusan melonggarkan kembali ekspor mineral mentah. Menurutnya, keputusan tersebut telah diperhitungkan dengan matang.
Dia mengatakan, pelonggaran ekspor mineral mentah ini tidak dimaksudkan untuk perusahaan tambang kelas kakap seperti PT Freeport Indonesia. Relaksasi ini semata karena akibat kelalaian Pemerintah yang baru mengeluarkan aturan pelaksanaan hilirisasi pada 2014, sementara Undang-undang (UU) Minerba telah keluar sejak 2009.
"Kita tidak bicara Freeport, kita bicara semua. Kita mungkin dulu membuat kelalaian terhadap ini. Sekarang ada kompensasi, jadi jangan ada yang nulis pemerintah gamang. Bukan gamang, kita ingin melihat dengan benar supaya tidak membuat kesalahan lagi," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Menurutnya, meski pemerintah kembali memberikan relaksasi terhadap ekspor mineral mentah, namun pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tetap harus dikejar. Pemerintah tidak akan mentoleransi lagi jika ada perusahaan tambang yang tidak membangun smelter.
"Kita harus kejar. Sekarang pemerintah enggak boleh setengah-setengah. Ada peraturan, you take it or you leave it," imbuh dia.
Mengenai sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak membangun smelter, tambah mantan Kepala Staf Kepresidenan ini, pihaknya saat ini masih mengkaji lebih dalam. "Itu (sanksi) sedang kita exercise. Supaya betul-betul kalau sudah diputuskan tidak boleh setengah-setengah," tandasnya.
Dia mengatakan, pelonggaran ekspor mineral mentah ini tidak dimaksudkan untuk perusahaan tambang kelas kakap seperti PT Freeport Indonesia. Relaksasi ini semata karena akibat kelalaian Pemerintah yang baru mengeluarkan aturan pelaksanaan hilirisasi pada 2014, sementara Undang-undang (UU) Minerba telah keluar sejak 2009.
"Kita tidak bicara Freeport, kita bicara semua. Kita mungkin dulu membuat kelalaian terhadap ini. Sekarang ada kompensasi, jadi jangan ada yang nulis pemerintah gamang. Bukan gamang, kita ingin melihat dengan benar supaya tidak membuat kesalahan lagi," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Menurutnya, meski pemerintah kembali memberikan relaksasi terhadap ekspor mineral mentah, namun pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tetap harus dikejar. Pemerintah tidak akan mentoleransi lagi jika ada perusahaan tambang yang tidak membangun smelter.
"Kita harus kejar. Sekarang pemerintah enggak boleh setengah-setengah. Ada peraturan, you take it or you leave it," imbuh dia.
Mengenai sanksi bagi perusahaan tambang yang tidak membangun smelter, tambah mantan Kepala Staf Kepresidenan ini, pihaknya saat ini masih mengkaji lebih dalam. "Itu (sanksi) sedang kita exercise. Supaya betul-betul kalau sudah diputuskan tidak boleh setengah-setengah," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
