Investasi E-Commerce Asing Harus Berkontribusi bagi Indonesia
Investasi E-Commerce Asing Harus Berkontribusi bagi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mendukung inisiatif Presiden Joko Widodo menggerakkan investasi masuk ke Indonesia dalam bidang e-commerce. Hal ini disampaikan Jokowi saat berjumpa dengan para investor dalam pertemuan KTT G20 di China.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan KEIN sangat mendukung upaya Presiden karena kerja sama investasi guna memasarkan produk Indonesia ke luar negeri, diharapkan dapat meningkatkan kualitas Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) semakin mendunia melalui perusahaan e-commerce.
"Usaha Presiden perlu diapresiasi dan didukung karena masuknya investasi di Indonesia semakin meningkatkan peluang tumbuhnya perekonomian nasional," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (8/9/2016).
Apalagi, tambah dia, tujuannya mendorong kemajuan UMKM di Indonesia agar semakin berkembang dan go internasional. Sehingga produk dan industri nasional lebih kompetitif dan berkualitas serta diakui masyarakat global.
Namun, Arif mengingatkan, keinginan Presiden membangun kerja sama dengan raksasa e-commerce asal China, Alibaba, harus diberikan saran dan peta arah agar jangan sampai justru merugikan Indonesia.
"Karena itu KEIN bertugas memberikan usulan dan roadmap kebijakan ekonomi khusus kerjasama di bidang e-commerce yang nantinya bisa dilakukan Presiden," ucap Arif.
Saran dan catatan pertama yang disampaikan Arif adalah menyangkut pajak semua perusahaan e-commerce yang akan berinvestasi di Indonesia. Dia mengatakan, harus ada pengawasan yang ketat terkait dengan perpajakan. Mengingat transaksi e-commerce dilakukan secara online dan sangat mungkin untuk tidak melalui sistem perbankan di Indonesia.
Pengawasan tersebut kalau perlu dibuatkan regulasi khusus pada e-commerce itu dan berlaku untuk semua perusahaan dan e-commerce negara mana pun yang masuk Indonesia.
"Kami juga berharap ada potensi penerimaan pajak dari transaksi online yang sedang tren itu, baik dari transaksi jual-beli maupun periklanan," tukas dia.
Catatan selanjutnya, menurut Arif, terkait aspek penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam proses investasi itu. Arif menyarankan agar kuota bagi tenaga kerja Indonesia lebih banyak sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia.
Saran terakhir yaitu komitmen perusahaan e-commerce asing untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dia tidak ingin investasi e-commerce asing sebatas memasarkan produk UMKM, namun pemerintah juga harus meminta perusahaan itu untuk mendampingi dan mengembangkannya dengan teknik dan strategi agar UMKM Indonesia sukses bersaing di level global. Melalui cara itu, proses transfer teknologi juga bisa lebih cepat.
"Jadi kalau output investasi e-commerce itu sudah jelas akan berpihak bagi bangsa Indonesia dan menguntungkan rakyat Indonesia, kita harus mendukungnya. Tentu saja, harus sudah disiapkan regulasi untuk menjalankan itu," tutupnya.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan KEIN sangat mendukung upaya Presiden karena kerja sama investasi guna memasarkan produk Indonesia ke luar negeri, diharapkan dapat meningkatkan kualitas Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) semakin mendunia melalui perusahaan e-commerce.
"Usaha Presiden perlu diapresiasi dan didukung karena masuknya investasi di Indonesia semakin meningkatkan peluang tumbuhnya perekonomian nasional," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (8/9/2016).
Apalagi, tambah dia, tujuannya mendorong kemajuan UMKM di Indonesia agar semakin berkembang dan go internasional. Sehingga produk dan industri nasional lebih kompetitif dan berkualitas serta diakui masyarakat global.
Namun, Arif mengingatkan, keinginan Presiden membangun kerja sama dengan raksasa e-commerce asal China, Alibaba, harus diberikan saran dan peta arah agar jangan sampai justru merugikan Indonesia.
"Karena itu KEIN bertugas memberikan usulan dan roadmap kebijakan ekonomi khusus kerjasama di bidang e-commerce yang nantinya bisa dilakukan Presiden," ucap Arif.
Saran dan catatan pertama yang disampaikan Arif adalah menyangkut pajak semua perusahaan e-commerce yang akan berinvestasi di Indonesia. Dia mengatakan, harus ada pengawasan yang ketat terkait dengan perpajakan. Mengingat transaksi e-commerce dilakukan secara online dan sangat mungkin untuk tidak melalui sistem perbankan di Indonesia.
Pengawasan tersebut kalau perlu dibuatkan regulasi khusus pada e-commerce itu dan berlaku untuk semua perusahaan dan e-commerce negara mana pun yang masuk Indonesia.
"Kami juga berharap ada potensi penerimaan pajak dari transaksi online yang sedang tren itu, baik dari transaksi jual-beli maupun periklanan," tukas dia.
Catatan selanjutnya, menurut Arif, terkait aspek penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam proses investasi itu. Arif menyarankan agar kuota bagi tenaga kerja Indonesia lebih banyak sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia.
Saran terakhir yaitu komitmen perusahaan e-commerce asing untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dia tidak ingin investasi e-commerce asing sebatas memasarkan produk UMKM, namun pemerintah juga harus meminta perusahaan itu untuk mendampingi dan mengembangkannya dengan teknik dan strategi agar UMKM Indonesia sukses bersaing di level global. Melalui cara itu, proses transfer teknologi juga bisa lebih cepat.
"Jadi kalau output investasi e-commerce itu sudah jelas akan berpihak bagi bangsa Indonesia dan menguntungkan rakyat Indonesia, kita harus mendukungnya. Tentu saja, harus sudah disiapkan regulasi untuk menjalankan itu," tutupnya.
(ven)
Explore More