Gaji Jack Ma Tidak Bisa Berasal dari APBN
Jum'at, 09 September 2016 - 15:02 WIB
Gaji Jack Ma Tidak Bisa Berasal dari APBN
A
A
A
JAKARTA - Gaji CEO e-commerce terbesar di China, Alibaba Group, Jack Ma sebagai penasihat pembangunan industri e-commerce di Indonesia nantinya tidak bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena tidak ada payung hukum untuk mengatur hal demikian.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun mempertanyakan asal anggaran untuk menggaji Jack Ma sebagai penasihat pembangunan industri e-commerce di Indonesia nantinya. "Gajinya dari mana? Dasarnya apa? Kalau pakai APBN jadi rumit. Mungkin kalau mau ditempelkan BUMN, itu mudah," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Kendati demikian, dirinya tidak mempersoalkan penunjukkan Jack Ma menjadi penasihat pembangunan industri e-commerce di Indonesia. "Sekadar penasihat, penasihat saja," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Fahri pun mengaku memiliki banyak teman warga asing yang menjadi penasihatnya jika menghadapi suatu permasalahan. "Enggak ada masalah itu. Exercise intelektual saja, tapi kalau keluar surat keputusan, surat keputusan siapa?," tanyanya.
Dirinya pun menilai Jack Ma tidak bisa ke Indonesia, jika menjabat penasihat pembangunan industri e-commerce itu. "Mungkin dia konsultan seperti MarkPlus dari Amerika. Bukan masuk sektor negara," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun mempertanyakan asal anggaran untuk menggaji Jack Ma sebagai penasihat pembangunan industri e-commerce di Indonesia nantinya. "Gajinya dari mana? Dasarnya apa? Kalau pakai APBN jadi rumit. Mungkin kalau mau ditempelkan BUMN, itu mudah," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Kendati demikian, dirinya tidak mempersoalkan penunjukkan Jack Ma menjadi penasihat pembangunan industri e-commerce di Indonesia. "Sekadar penasihat, penasihat saja," tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Fahri pun mengaku memiliki banyak teman warga asing yang menjadi penasihatnya jika menghadapi suatu permasalahan. "Enggak ada masalah itu. Exercise intelektual saja, tapi kalau keluar surat keputusan, surat keputusan siapa?," tanyanya.
Dirinya pun menilai Jack Ma tidak bisa ke Indonesia, jika menjabat penasihat pembangunan industri e-commerce itu. "Mungkin dia konsultan seperti MarkPlus dari Amerika. Bukan masuk sektor negara," pungkasnya.
(ven)
