Mantan Menkeu: Tax Amnesty Bermasalah sejak Awal
Kamis, 15 September 2016 - 12:09 WIB
Mantan Menkeu: Tax Amnesty Bermasalah sejak Awal
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier mengatakan, Undang-Undang (UU) Tax Amnesty sudah bermasalah sejak awal. Konsep yang tidak jelas jadi alasannya.
Meski demikian, Fuad bingung pihak mana yang disalahkan terkait ketidakjelasan tersebut. Ditambah isi draf RUU sempat berubah berkali-kali di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"UU Tax Amnesty ini memang ada masalah sejak awal. Mau salahin yang mana susah, paling enggak setuju saya kalau salahin Ditjen Pajak kurang seminar, tim promo, enggak ada saya ngomong, pada dasarnya draf berubah berkali-kali dari DPR," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Sementara, kata dia, akhirnya draf yang dipakai yakni dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian diserahkan dan disahkan DPR tapi dengan menyisakan masalah dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) selaku dasar dari tax amnesty.
"Terakhir dikirim resmi jadi pembahasan dari Presiden ke DPR terus dibahas. APBN yang mendasari itu juga bermasalah," kata Fuad.
Kendati demikian, lanjut dia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang baru ditunjuk waktu itu mengambil langkah cepat dengan memangkas anggaran. Meski Fuad juga menyatakan ide serupa tapi tidak didengar. "Tapi, Menkeu yang baru tegas bilang memang APBN tak kredibel, enggak realistis. Itu omongan saya tapi yang ngomong menterinya jadi didengar," pungkasnya.
Meski demikian, Fuad bingung pihak mana yang disalahkan terkait ketidakjelasan tersebut. Ditambah isi draf RUU sempat berubah berkali-kali di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"UU Tax Amnesty ini memang ada masalah sejak awal. Mau salahin yang mana susah, paling enggak setuju saya kalau salahin Ditjen Pajak kurang seminar, tim promo, enggak ada saya ngomong, pada dasarnya draf berubah berkali-kali dari DPR," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Sementara, kata dia, akhirnya draf yang dipakai yakni dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian diserahkan dan disahkan DPR tapi dengan menyisakan masalah dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) selaku dasar dari tax amnesty.
"Terakhir dikirim resmi jadi pembahasan dari Presiden ke DPR terus dibahas. APBN yang mendasari itu juga bermasalah," kata Fuad.
Kendati demikian, lanjut dia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang baru ditunjuk waktu itu mengambil langkah cepat dengan memangkas anggaran. Meski Fuad juga menyatakan ide serupa tapi tidak didengar. "Tapi, Menkeu yang baru tegas bilang memang APBN tak kredibel, enggak realistis. Itu omongan saya tapi yang ngomong menterinya jadi didengar," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
