Fuad Bawazier Nilai Ada Kesepakatan di Balik Tax Amnesty
Kamis, 15 September 2016 - 13:21 WIB
Fuad Bawazier Nilai Ada Kesepakatan di Balik Tax Amnesty
A
A
A
JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Bawazier mengungkapkan, ada kesepakatan di balik program tax amnesty atau pengampunan pajak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama dalam mendorong Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menaruh uangnya di dalam negeri.
"Dari awal seperti ada kesepakatan dana luar negeri didatangkan sebagai modal usaha. Presiden gencar kampanye," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/9/2016). (Baca: Mantan Menkeu: Tax Amnesty Bermasalah sejak Awal).
Fuad mengatakan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibuat setres dengan kebijakan Jokowi ini. Sebab, mereka seperti mengejar paksa untuk mengumpulkan pajak kekayaan.
"Orang pajak setres hanya kumpulin wajib pajak. Mulailah jadi enggak jelas lagi yang diuber apa? Sasarannya apa? malah seperti uber pajak kekayaan," kata mantan Menkeu ini.
Menurutnya, sasaran tax amnesty yang semerawut ini juga diiringi dengan target masuknya dana repatriasi. Angka tersebut berbeda antar banyak pihak. "Melihat tujuan atau sasaran tax amnesty belepotan. Angka yang muncul belepotan, angka Rp3.000 triliun, Rp11.400 triliun sampai akhirnya muncul target tebusan Rp165 triliun, BI bilang paling banter Rp53 triliun," tutur Fuad.
Sehingga, lanjut dia, wajar jika Jokowi langsung melakukan reshuffle setelah RAPBN 2017 disahkan. Celah yang besar dalam penerimaan pajak menjadi awal adanya pemangkasan anggaran.
"Jadi karena itu enggak heran juga begitu RAPBN disahkan DPR diikuti perubahan reshuffle kabinet. Langsung sama menteri keuangan yang baru pangkas anggaran," pungkasnya.
"Dari awal seperti ada kesepakatan dana luar negeri didatangkan sebagai modal usaha. Presiden gencar kampanye," ujarnya di Jakarta, Kamis (15/9/2016). (Baca: Mantan Menkeu: Tax Amnesty Bermasalah sejak Awal).
Fuad mengatakan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibuat setres dengan kebijakan Jokowi ini. Sebab, mereka seperti mengejar paksa untuk mengumpulkan pajak kekayaan.
"Orang pajak setres hanya kumpulin wajib pajak. Mulailah jadi enggak jelas lagi yang diuber apa? Sasarannya apa? malah seperti uber pajak kekayaan," kata mantan Menkeu ini.
Menurutnya, sasaran tax amnesty yang semerawut ini juga diiringi dengan target masuknya dana repatriasi. Angka tersebut berbeda antar banyak pihak. "Melihat tujuan atau sasaran tax amnesty belepotan. Angka yang muncul belepotan, angka Rp3.000 triliun, Rp11.400 triliun sampai akhirnya muncul target tebusan Rp165 triliun, BI bilang paling banter Rp53 triliun," tutur Fuad.
Sehingga, lanjut dia, wajar jika Jokowi langsung melakukan reshuffle setelah RAPBN 2017 disahkan. Celah yang besar dalam penerimaan pajak menjadi awal adanya pemangkasan anggaran.
"Jadi karena itu enggak heran juga begitu RAPBN disahkan DPR diikuti perubahan reshuffle kabinet. Langsung sama menteri keuangan yang baru pangkas anggaran," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
