Wakili Rini Lagi di DPR, Sri Mulyani Bicarakan Anggaran BUMN
Rabu, 21 September 2016 - 13:13 WIB
Wakili Rini Lagi di DPR, Sri Mulyani Bicarakan Anggaran BUMN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini kembali mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggelar rapat kerja dengan Komisi VI DPR guna membahas pagu anggaran tahun depan.
Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani menuturkan bahwa pagu anggaran Kementerian BUMN tahun depan sebesar Rp243,8 miliar. Hal ini untuk mendanai dua program yakni program manajemen dan teknis serta pembinaan hukum.
Sementara, untuk deviden BUMN, baik umum maupun khusus, dengan memperhatikan nota keuangan dan RAPBN 2017, deviden yang semula Rp38 triliun, dengan capaian laba di semester I/2016, maka kementerian BUMN usulkan deviden dapat dinaikkan.
"Kementerian BUMN mengusulkan untuk dapat menaikkan deviden tahun depan Rp3 triliun menjadi Rp41 triliun. Berita bagus buat saya sebagai Menkeu karena deviden naik terus. Semakin sering saya mewakili, akan semakin naik," kata dia di ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Dalam rapat tersebut, tidak hanya Sri Mulyani yang hadir, namun juga Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Airlangga menyampaikan bahwa pagu anggaran kementeriannya dilakukan penyesuaian. Yakni, pemotongan sebesar Rp226 miliar menjadi Rp2,94 triliun untuk tahun depan.
Anggaran tersebut untuk mendukung program prioritas pemerintah tahun depan. Dia menambahkan, untuk kementeriannya, tidak akan mengajukan tambahan anggaran tahun ini.
"Tambahan anggaran untuk tahun depan, tidak diajukan pada saat ini, tapi tentu saja di waktu yang tepat," kata dia.
Sementara, Enggartriasto menyampaikan bahwa pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp3,5 triliun untuk tahun depan. Angka ini, masih bisa digunakan untuk program prioritas. "Namun seandainya terjadi perubahan, atau penambahan, seandainya ada lebih, kita siap," ujarnya.
Di samping itu, Puspayoga menyampaikan pagu anggaran kementeriannya untuk tahun depan sebesar Rp1,18 triliun, naik Rp3,8 miliar atau 0,35% dbandingkan pagu indkatif. "Penambahan ini untuk belanja pegawai Kemenkop dan UKM," ucap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM Thomas Lembong mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp40 miliar. Sedangkan pagu anggaran yang dianggarkan untuk tahun depan sebesar Rp524,5 miliar.
"Tambahan ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penambahan guna penyelenggaraan PTSP pusat dan daerah, peta berbagai sektor dan lainnya," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani menuturkan bahwa pagu anggaran Kementerian BUMN tahun depan sebesar Rp243,8 miliar. Hal ini untuk mendanai dua program yakni program manajemen dan teknis serta pembinaan hukum.
Sementara, untuk deviden BUMN, baik umum maupun khusus, dengan memperhatikan nota keuangan dan RAPBN 2017, deviden yang semula Rp38 triliun, dengan capaian laba di semester I/2016, maka kementerian BUMN usulkan deviden dapat dinaikkan.
"Kementerian BUMN mengusulkan untuk dapat menaikkan deviden tahun depan Rp3 triliun menjadi Rp41 triliun. Berita bagus buat saya sebagai Menkeu karena deviden naik terus. Semakin sering saya mewakili, akan semakin naik," kata dia di ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Dalam rapat tersebut, tidak hanya Sri Mulyani yang hadir, namun juga Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Airlangga menyampaikan bahwa pagu anggaran kementeriannya dilakukan penyesuaian. Yakni, pemotongan sebesar Rp226 miliar menjadi Rp2,94 triliun untuk tahun depan.
Anggaran tersebut untuk mendukung program prioritas pemerintah tahun depan. Dia menambahkan, untuk kementeriannya, tidak akan mengajukan tambahan anggaran tahun ini.
"Tambahan anggaran untuk tahun depan, tidak diajukan pada saat ini, tapi tentu saja di waktu yang tepat," kata dia.
Sementara, Enggartriasto menyampaikan bahwa pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp3,5 triliun untuk tahun depan. Angka ini, masih bisa digunakan untuk program prioritas. "Namun seandainya terjadi perubahan, atau penambahan, seandainya ada lebih, kita siap," ujarnya.
Di samping itu, Puspayoga menyampaikan pagu anggaran kementeriannya untuk tahun depan sebesar Rp1,18 triliun, naik Rp3,8 miliar atau 0,35% dbandingkan pagu indkatif. "Penambahan ini untuk belanja pegawai Kemenkop dan UKM," ucap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM Thomas Lembong mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp40 miliar. Sedangkan pagu anggaran yang dianggarkan untuk tahun depan sebesar Rp524,5 miliar.
"Tambahan ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penambahan guna penyelenggaraan PTSP pusat dan daerah, peta berbagai sektor dan lainnya," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
