Sri Mulyani Tak Gentar Kejar Pajak Google
Rabu, 21 September 2016 - 17:37 WIB
Sri Mulyani Tak Gentar Kejar Pajak Google
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak gentar menghadapi Google Asia Pacific Pte Ltd. Perusahaan tersebut harus tetap membayar pajak sesuai kewajiban dan revenue yang didapatkan dari penghasilannya di Indonesia.
Meskipun bukan Badan Usaha Tetap (BUT), namun Menkeu tetap keukeuh akan mengejar pajak tersebut untuk kepentingan dan kedaulatan negara melalui Direktorat Jenderal Pajak.
"Pokoknya, kita usahakan maksimum, segala upaya untuk kepentingan negara kita ya, kita upayakan," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Sejauh ini, Google memang masih teguh tidak mau diperiksa soal pajak yang seharusnya dia bayarkan. Hal ini lantaran mereka mengklaim badan usahanya bukan BUT dan berada di Singapura, sehingga mereka membayar pajak penuh di negara tersebut.
Padahal, dari DJP sendiri, jika pendapatan Google setara dengan Rp5,5 triliun sampai Rp6 triliun, maka pajak yang harus dibayarkan setara dengan Rp500 miliar.
Atas dasar itu, untuk langkah selanjutnya yang telah ditempuh Ditjen Pajak adalah penerbitan Bukti Permulaan. Penerbitan ini merupakan proses investigasi untuk seterusnya bisa berlanjut ke penyidikan. Sebab, jika Google masih keras menolak diperiksa, maka hukumannya adalah pidana.
Meskipun bukan Badan Usaha Tetap (BUT), namun Menkeu tetap keukeuh akan mengejar pajak tersebut untuk kepentingan dan kedaulatan negara melalui Direktorat Jenderal Pajak.
"Pokoknya, kita usahakan maksimum, segala upaya untuk kepentingan negara kita ya, kita upayakan," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Sejauh ini, Google memang masih teguh tidak mau diperiksa soal pajak yang seharusnya dia bayarkan. Hal ini lantaran mereka mengklaim badan usahanya bukan BUT dan berada di Singapura, sehingga mereka membayar pajak penuh di negara tersebut.
Padahal, dari DJP sendiri, jika pendapatan Google setara dengan Rp5,5 triliun sampai Rp6 triliun, maka pajak yang harus dibayarkan setara dengan Rp500 miliar.
Atas dasar itu, untuk langkah selanjutnya yang telah ditempuh Ditjen Pajak adalah penerbitan Bukti Permulaan. Penerbitan ini merupakan proses investigasi untuk seterusnya bisa berlanjut ke penyidikan. Sebab, jika Google masih keras menolak diperiksa, maka hukumannya adalah pidana.
(izz)
Lihat Juga :
