HT: Pemerintah Perlu Lakukan Efisiensi Anggaran
A
A
A
JAKARTA - CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, pemerintah harus menggunakan anggaran tepat sasaran. Di mana, pembangunan infrastruktur harus sesuai kebutuhan masyarakat dan penggunaan anggaran pembangunan untuk membangun masyarakat juga harus dilakukan.
"Efisiensi anggaran diperlukan, bangun infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat," ujar HT saat berbagi pandangan dan pengalaman di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (26/9/2016).
Pembangungan infrastruktur yang agresif harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Dia memperkirakan kekurangan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun.
HT mengkhawatirkan kekurangan anggaran dipenuhi dari menambah jumlah utang negara. Sementara, saat ini saja negara sudah berutang untuk membayar bunga utang.
Sementara, tax amnesty diperkirakan belum cukup untuk mengganjal kekurangan tersebut. Sebab, saat ini baru mencapai sekitar Rp50 triliun.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga pertengahan September 2016 baru sebesar Rp656,1 triliun atau 48,41% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2016.
Menurutnya, dana pembangunan bisa digunakan untuk hal produktif. "Gunakan dana pembangunan untuk yang produktif, termasuk membangun masyarakat," kata dia.
Ketua Umum Partai Perindo ini mengatakan, dengan membangun masyarakat menjadi produktif akan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, basis penerimaan pajak pun bertambah besar.
"Terapkan ekonomi kesejahteraan, bangun masyarakat menjadi produktif, lapangan kerja tercipta, daerah terbangun, Indonesia maju," tuturnya.
HT banyak hal yang bisa dilakukan negara bila ekonominya maju. "Pendidikan, kesehatan, olah raga hingga kebutuhan militer bisa maksimal bila Indonesia menjadi negara maju," tuturnya.
Sementara itu, Kasespimti Sespim Polri Lemdikpol Brigjen Pol Sigit Sudarmanto memandang HT sebagai sosok pemimpin yang memiliki visi dan misi bagus, serta solutif.
Dia berharap peserta didik di PTIK bisa mencontohnya. "Para peserta bisa menjadikannya pedoman setelah lulus dari pendidikan ini," tandas HT.
"Efisiensi anggaran diperlukan, bangun infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat," ujar HT saat berbagi pandangan dan pengalaman di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (26/9/2016).
Pembangungan infrastruktur yang agresif harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Dia memperkirakan kekurangan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun.
HT mengkhawatirkan kekurangan anggaran dipenuhi dari menambah jumlah utang negara. Sementara, saat ini saja negara sudah berutang untuk membayar bunga utang.
Sementara, tax amnesty diperkirakan belum cukup untuk mengganjal kekurangan tersebut. Sebab, saat ini baru mencapai sekitar Rp50 triliun.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak hingga pertengahan September 2016 baru sebesar Rp656,1 triliun atau 48,41% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2016.
Menurutnya, dana pembangunan bisa digunakan untuk hal produktif. "Gunakan dana pembangunan untuk yang produktif, termasuk membangun masyarakat," kata dia.
Ketua Umum Partai Perindo ini mengatakan, dengan membangun masyarakat menjadi produktif akan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, basis penerimaan pajak pun bertambah besar.
"Terapkan ekonomi kesejahteraan, bangun masyarakat menjadi produktif, lapangan kerja tercipta, daerah terbangun, Indonesia maju," tuturnya.
HT banyak hal yang bisa dilakukan negara bila ekonominya maju. "Pendidikan, kesehatan, olah raga hingga kebutuhan militer bisa maksimal bila Indonesia menjadi negara maju," tuturnya.
Sementara itu, Kasespimti Sespim Polri Lemdikpol Brigjen Pol Sigit Sudarmanto memandang HT sebagai sosok pemimpin yang memiliki visi dan misi bagus, serta solutif.
Dia berharap peserta didik di PTIK bisa mencontohnya. "Para peserta bisa menjadikannya pedoman setelah lulus dari pendidikan ini," tandas HT.
(izz)