RI Perlu Geser Kapitalisme ke Ekonomi Kesejahteraan
Jum'at, 30 September 2016 - 11:40 WIB
RI Perlu Geser Kapitalisme ke Ekonomi Kesejahteraan
A
A
A
LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, penerapan kapitalisme di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan China, belum pantas diterapkan di Indonesia. Masyarakat di Tanah Air, terutama di daerah belum siap secara pendidikan dan kesejahteraan, karena masih tertinggal.
"Bila daerah terus tertinggal bisa memicu masalah yang membahayakan persatuan dan kesatuan," ujarnya dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Tokoh Lintas Agama dan Santri di Pondok Pesantren Nurul Madinah' Lombok Barat, NTB, kemarin.
Atas dasar itu, kata dia, perlu strategi baru untuk membangun ekonomi Indonesia dengan keberpihakan kepada masyarakat di beberapa daerah. Di antaranya melalui regulasi khusus berupa akses modal yang mudah, pelatihan dan proteksi dari persaingan bebas.
"Kita harus mampu menggeser kapitalisme ke ekonomi kesejahteraan, membangun masyarakat di daerah untuk mempercepat kemajuan Indonesia," tambahnya.
Dengan demikian, daerah bisa berkembang karena ekonomi tumbuh produktif, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pembayar pajak bagi negara. Hal ini akan berimbas pada kesejahteraan yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia.
Terutama, kalangan menengah ke bawah seperti petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikri, kecil dan menengah (UMKM) dan lainnya. "Daerah harus dibangun agar menjadi pilar kekuatan ekonomi nasional," ujar HT.
Dalam acara tersebut, di depan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Umariah Al-Salafiah TGH Hulaimi Umar, pengurus dan tokoh masyarakat lintas agama setempat, HT lantas menjelaskan peran dunia pendidikan.
Termasuk, kalangan yang menghasilkan generasi muda terdidik yang diharapkan bisa berperan serta dalam membangun daerah dan bangsa. "Tantangan kita sebagai generasi penerus bangsa, mempercepat kemajuan negara kita," tandasnya.
"Bila daerah terus tertinggal bisa memicu masalah yang membahayakan persatuan dan kesatuan," ujarnya dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Tokoh Lintas Agama dan Santri di Pondok Pesantren Nurul Madinah' Lombok Barat, NTB, kemarin.
Atas dasar itu, kata dia, perlu strategi baru untuk membangun ekonomi Indonesia dengan keberpihakan kepada masyarakat di beberapa daerah. Di antaranya melalui regulasi khusus berupa akses modal yang mudah, pelatihan dan proteksi dari persaingan bebas.
"Kita harus mampu menggeser kapitalisme ke ekonomi kesejahteraan, membangun masyarakat di daerah untuk mempercepat kemajuan Indonesia," tambahnya.
Dengan demikian, daerah bisa berkembang karena ekonomi tumbuh produktif, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pembayar pajak bagi negara. Hal ini akan berimbas pada kesejahteraan yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia.
Terutama, kalangan menengah ke bawah seperti petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikri, kecil dan menengah (UMKM) dan lainnya. "Daerah harus dibangun agar menjadi pilar kekuatan ekonomi nasional," ujar HT.
Dalam acara tersebut, di depan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Umariah Al-Salafiah TGH Hulaimi Umar, pengurus dan tokoh masyarakat lintas agama setempat, HT lantas menjelaskan peran dunia pendidikan.
Termasuk, kalangan yang menghasilkan generasi muda terdidik yang diharapkan bisa berperan serta dalam membangun daerah dan bangsa. "Tantangan kita sebagai generasi penerus bangsa, mempercepat kemajuan negara kita," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
