Masalah Infrastruktur Penyebab Harga Gas Industri Mahal
Selasa, 04 Oktober 2016 - 18:20 WIB
Masalah Infrastruktur Penyebab Harga Gas Industri Mahal
A
A
A
JAKARTA - Mahalnya harga gas industri di Indonesia hingga di atas USD10 per MMBTU dinilai karena adanya masalah krusial di bidang infrastruktur yang belum memadai. Dalam waktu dekat, persoalan ini bisa diatasi dengan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor migas.
"Kenapa terjadi? Permasalahan infrastruktur yang belum memadai tadi. Kalau mengatasi mahalnya tadi dalam waktu dekat sinergi infrastruktur," ujar Staf Ahli Pusat Studi Energi dan Dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
(Baca: Jokowi Minta Harga Gas Industri Turun Jadi USD5/MMBTU)
Menurutnya, pembentukan holding energi belum perlu dilakukan untuk memecahkan masalah harga gas. Integrasi, kata dia, sudah cukup menjadi jalan keluar saat ini.
"Bukan holding energi tapi integrasi infrastruktur. PGN dan Pertagas untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek," katanya.
Dia mengatakan, membentuk holding merupakan pilihan tapi tidak harus dipaksakan. Sebab, skema tersebut memakan waktu lama karena akan menyatukan beberapa perusahaan pelat merah dengan segala kepentingannya dalam satu induk usaha.
"Holding suatu opsi, enggak harus dipaksakan, harus dilakukan dengan cara benar. Harus integrasi BUMN sejenis, apakah merger atau integrasi operasional, yang penting usahanya sama," tutur Fahmy.
Permasalahan tingginya harga gas juga karena tidak adanya koordinasi dalam mengamankan ketersediaan pasokan gas di dalam negeri. Banyak faktor yang menghambat proses penyaluran seperti membolehkan trader gas tanpa infrastruktur masuk ke dalam jalur distribusi.
"Ketidakadaan koordinasi ketersediaan gas, UU liberal bolehkan trader gas masuk. Buat jalur distribusi banyak dan bertingkat, berpotensi penyimpangan dan berpotensi korupsi," pungkasnya.
Baca Juga:
Pembahasan Penurunan Harga Gas Industri Masih Alot
Harga Gas Industri di Sumut Bisa di Bawah USD10
"Kenapa terjadi? Permasalahan infrastruktur yang belum memadai tadi. Kalau mengatasi mahalnya tadi dalam waktu dekat sinergi infrastruktur," ujar Staf Ahli Pusat Studi Energi dan Dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
(Baca: Jokowi Minta Harga Gas Industri Turun Jadi USD5/MMBTU)
Menurutnya, pembentukan holding energi belum perlu dilakukan untuk memecahkan masalah harga gas. Integrasi, kata dia, sudah cukup menjadi jalan keluar saat ini.
"Bukan holding energi tapi integrasi infrastruktur. PGN dan Pertagas untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek," katanya.
Dia mengatakan, membentuk holding merupakan pilihan tapi tidak harus dipaksakan. Sebab, skema tersebut memakan waktu lama karena akan menyatukan beberapa perusahaan pelat merah dengan segala kepentingannya dalam satu induk usaha.
"Holding suatu opsi, enggak harus dipaksakan, harus dilakukan dengan cara benar. Harus integrasi BUMN sejenis, apakah merger atau integrasi operasional, yang penting usahanya sama," tutur Fahmy.
Permasalahan tingginya harga gas juga karena tidak adanya koordinasi dalam mengamankan ketersediaan pasokan gas di dalam negeri. Banyak faktor yang menghambat proses penyaluran seperti membolehkan trader gas tanpa infrastruktur masuk ke dalam jalur distribusi.
"Ketidakadaan koordinasi ketersediaan gas, UU liberal bolehkan trader gas masuk. Buat jalur distribusi banyak dan bertingkat, berpotensi penyimpangan dan berpotensi korupsi," pungkasnya.
Baca Juga:
Pembahasan Penurunan Harga Gas Industri Masih Alot
Harga Gas Industri di Sumut Bisa di Bawah USD10
(izz)
Lihat Juga :
