Thomas Lembong: Dampak Tax Amnesty Baru Terasa 6-9 Bulan

Kamis, 06 Oktober 2016 - 21:19 WIB
Thomas Lembong: Dampak...
Thomas Lembong: Dampak Tax Amnesty Baru Terasa 6-9 Bulan
A A A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong memperkirakan aliran dana tax amnesty (pengampunan pajak) dampaknya dalam investasi dan perekonomian baru akan terasa pada kuartal II atau III 2017 atau 6-9 bulan ke depan. Dia pun meminta para pengusaha dan pemodal fokus mengikuti program tax amnesty.

Thomas menyebutkan, bila perlu investasi dikesampingkan dulu agar bisa memaksimalkan keikutsertaan dalam pengampunan pajak. “Menurut saya (fokus ikut tax amnesty) itu lebih penting di kuartal IV/2016 ini daripada investasi. Tapi, pada saat yang sama kita juga persiapkan untuk 2017,” ujarnya, dalam Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2016 di Ritz-Calton Pacific Place Hotel, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Dia mengatakan, program tax amnesty di Indonesia merupakan yang paling sukses dalam sejarah dunia. Diharapkan hasilnya akan membantu mengangkat investasi pada 2017.

“Butuh waktu sekitar 6-9 bulan untuk mendorong dana hasil tax amnesty yang tersimpan di bank agar keluar dan mengalir ke sektor riil. Wajar saja karena pemodal juga harus menyiapkan perencanaan bisnis dan perhitungan,” kata Thomas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengemukakan, jumlah harta yang dilaporkan (deklarasi) dalam program pengampunan pajak pada periode I mencapai Rp4.500 triliun. Di mana dana tebusan yang diraih dari tax amnesty sebesar Rp97,2 triliun.

Jumlah harta yang dideklarasikan tersebut berasal dari 367.464 wajib pajak (WP). Sebanyak 61.873 atau 16% di antaranya berasal dari wajib pajak orang pribadi non-UMKM. Sementara yang berasal dari WP orang pribadi UMKM mencapai 14.338 orang.

"Kalau wajib pajak badannya sendiri ada 76.211 WP. Dari WP badan, yang WP non UMKM ada 236.934 WP, dan WP badan UMKM jumlahnya 54.319. Sehingga total semua yang ada adalah 367.464 WP," ujarnya di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Terkait uang tebusan yang mencapai Rp97,2 triliun, raihan ini melebihi target yang ditetapkan pemerintah untuk periode I, yakni Rp80 triliun. Adapun target dana tebusan tax amnesty secara keseluruhan sebesar Rp165 triliun, hingga akhir program pada 31 Maret 2017.

Ken meyakini, pada periode II dan periode III masih akan ada potensi wajib pajak yang akan mengikuti amnesti pajak. Sebab, dalam catatannya wajib pajak badan yang ikut tax amnesty baru 89 ribu dari 1,21 juta WP badan yang ada di Indonesia.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Digelar Satu Bulan,...
Digelar Satu Bulan, BCA Expoversary Online 2021 Gaet 1 Juta Pengunjung
Bank Royal Ganti Nama...
Bank Royal Ganti Nama Jadi Bank Digital BCA
BCA Kanwil IV Catatkan...
BCA Kanwil IV Catatkan Laba Rp1,46 Triliun
Permudah Layanan kepada...
Permudah Layanan kepada Nasabah, BCA Relokasi KCU Metro
BCA Ajak Desa Binaan...
BCA Ajak Desa Binaan Lestarikan Lingkungan Lewat Pengelolaan Sampah
Layar ATM Bisa Diintip,...
Layar ATM Bisa Diintip, BCA Beri Penjelasan
Berita Terkini
Concord Industry Tegaskan...
Concord Industry Tegaskan Komitmen Perkuat Industri Keramik di Keramika 2026
4 menit yang lalu
Kurs Tembus Rp18 Ribu,...
Kurs Tembus Rp18 Ribu, Gubernur BI Siapkan 2 Jurus Jaga Nilai Tukar Rupiah
37 menit yang lalu
Menangkap Pangsa Terbesar...
Menangkap Pangsa Terbesar Wisata Medis, Malaysia Fair 2026 Hadir di Jakarta
1 jam yang lalu
Petani Sawit: Margin...
Petani Sawit: Margin dan Kewenangan BUMN Tentukan Harga Jadi Beban Berat Ekosistem Sawit
2 jam yang lalu
Dasco Panggil Menkeu...
Dasco Panggil Menkeu dan Gubernur BI: Evaluasi Perkembangan Ekonomi
4 jam yang lalu
Lompatan Besar Transportasi...
Lompatan Besar Transportasi Publik Jakarta: Terbaik Kedua di ASEAN, Posisi ke-27 Dunia
7 jam yang lalu
Infografis
Piala Dunia 2026: Panggung...
Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Messi-Ronaldo dan Lahirnya Era Baru
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved