Gerindra: PMN Empat BUMN Belum Tepat Saat Ini
Kamis, 06 Oktober 2016 - 23:32 WIB
Gerindra: PMN Empat BUMN Belum Tepat Saat Ini
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat menilai penyertaan modal negara (PMN) kepada empat BUMN, yaitu PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Jasa Marga dan PT Krakatau Steel belum tepat diberikan saat ini. Ada dua alasan mengenai ketidaktepatan pemberian tersebut.
Pertama, kondisi keuangan negara khususnya pendapatan negara yang saat ini sedang tidak menggembirakan. Penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) juga jauh di bawah target. (Baca: Darmin Minta PMN Jangan Digunakan untuk Aneh-aneh)
"Sehingga harus dilakukan pemangkasan berbagai anggaran yang sebetulnya sudah disetujui," ujar Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).
Hal kedua, pemberian PMN bagi empat BUMN tadi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah, mengingat dana untuk daerah justru ditunda. Bekas Kepala BP Migas ini menambahkan, PT Wijaya Karya dan PT Jasa Marga merupakan bagian dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang menguasai 60% saham PT Kereta Api Cepat Indonesia China.
Sehingga, lanjut dia, diduga pemberian PMN tersebut terkait dengan pembiayaan proyek kereta api cepat. "Hal ini bertentangan dengan janji Presiden Jokowi bahwa pembangunan kereta api cepat tidak menggunakan dana APBN," pungkasnya.
Pertama, kondisi keuangan negara khususnya pendapatan negara yang saat ini sedang tidak menggembirakan. Penerimaan pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) juga jauh di bawah target. (Baca: Darmin Minta PMN Jangan Digunakan untuk Aneh-aneh)
"Sehingga harus dilakukan pemangkasan berbagai anggaran yang sebetulnya sudah disetujui," ujar Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).
Hal kedua, pemberian PMN bagi empat BUMN tadi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi daerah, mengingat dana untuk daerah justru ditunda. Bekas Kepala BP Migas ini menambahkan, PT Wijaya Karya dan PT Jasa Marga merupakan bagian dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang menguasai 60% saham PT Kereta Api Cepat Indonesia China.
Sehingga, lanjut dia, diduga pemberian PMN tersebut terkait dengan pembiayaan proyek kereta api cepat. "Hal ini bertentangan dengan janji Presiden Jokowi bahwa pembangunan kereta api cepat tidak menggunakan dana APBN," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
