Bangun Rumah TNI/Polri, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp390 M
Senin, 10 Oktober 2016 - 15:23 WIB
Bangun Rumah TNI/Polri, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp390 M
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp390 miliar pada 2017 untuk hunian TNI/Polri. Meski begitu pemerintah belum menemukan kata sepakat dalam menetapkan pagu anggaran untuk hunian bagi aparatur keamanan 2017 mendatang.
Apakah akan disalurkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau dalam pagu anggaran TNI/Polri. "Tahun 2017 anggaran untuk pembangunan hunian, alokasinya Rp390 miliar. Tapi sebetulnya, menurut Dirjen Anggaran mau dipindahan ke TNI/Polri, mau dikerjakan sendiri. Ya silahkan saja,” ungkap Basuki di Jakarta, Senin (10/10/2016).
Lebih lanjut dia menegaskan tidak masalah apabila alokasi tersebut dipindahkan ke pagu anggaran TNI/Polri. "Silahkan saja, tidak masalah sama sekali. Diserahkan kepada kami karena ini keputusan kabinet," sambungnya.
Sementara dalam rapat kerja pemerintah bersama Komisi I, belum ada kata sepakat karena keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menkeu sendiri saat ini masih berada di Washington D.C, Amerika Serikat.
“Karena Menkeu tidak hadir, tidak ada keputusan. Karena keputusan hanya dari beliau, tidak bisa diwakilkan,” ujar Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, ditemui dalam kesempatan yang sama.
Apakah akan disalurkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau dalam pagu anggaran TNI/Polri. "Tahun 2017 anggaran untuk pembangunan hunian, alokasinya Rp390 miliar. Tapi sebetulnya, menurut Dirjen Anggaran mau dipindahan ke TNI/Polri, mau dikerjakan sendiri. Ya silahkan saja,” ungkap Basuki di Jakarta, Senin (10/10/2016).
Lebih lanjut dia menegaskan tidak masalah apabila alokasi tersebut dipindahkan ke pagu anggaran TNI/Polri. "Silahkan saja, tidak masalah sama sekali. Diserahkan kepada kami karena ini keputusan kabinet," sambungnya.
Sementara dalam rapat kerja pemerintah bersama Komisi I, belum ada kata sepakat karena keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menkeu sendiri saat ini masih berada di Washington D.C, Amerika Serikat.
“Karena Menkeu tidak hadir, tidak ada keputusan. Karena keputusan hanya dari beliau, tidak bisa diwakilkan,” ujar Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, ditemui dalam kesempatan yang sama.
(akr)
Lihat Juga :
