Oleh-oleh Sri Mulyani Usai Pertemuan Bank Dunia dan IMF di AS
Oleh-oleh Sri Mulyani Usai Pertemuan Bank Dunia dan IMF di AS
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pagi ini baru saja kembali dari Washington DC, Amerika Serikat (AS) setelah menghadiri pertemuan tahunan dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Sri Mulyani membawa beberapa poin yang dibahas dalam forum tersebut.
Forum yang dihadiri 25 gubernur dan menteri ekonomi, serta 189 negara perwakilan ini berlangsung mulai 4-9 Oktober 2016. Dia memanfaatkan kesempatan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF 2016 ini untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional tentang penerapan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak di Indonesia.
"Saya menjelaskan kepada mereka bahwa kebijakan ini adalah upaya pemerintah memperbaiki data perpajakan dan memperluas basis pajak Indonesia," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Poin berikutnya yang dibahas yakni penekanan sejumlah agenda pembangunan global yang menjadi prioritas ke depan. Antara lain pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi, pendanaan perubahan iklim, bencana alam, migrasi dan pengungsu, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, urbanisasi dan perubahan demografi.
"Berikutnya, DC (Development Commite-DC) juga membahas kebutuhan pendanaan investasi di bidang infrastruktur yang berkualitas serta investasi di bidang usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai bagian dari dukungan kepada pembangunan inklusif," tuturnya.
DC juga membahas soal International Development Association (IDA) 18 replenisment sebagai kunci untuk mencapai agenda SDG 2030. Dalam hal ini, DC menyepakati agar penggunaan dana IDA dapat diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan di negara-negara berpendapatan rendah dan negara yang sedang konflik kemanusiaan.
"Selain itu, saya juga diundang dalam pertemuan IMFC yang memabahas berbagai respons kebijakan terkait komitmen global untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan, inklusif dan seimbang," imbuhnya.
Dalam pertemuan itu juga dilaksanakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20. Pertemuan ini membahas perkembangan ekonomi global terakhir, terutama rendahnya pertumbuhan dan ketidakpastian ekonomi.
Selain itu, juga dibicarakan mengenai penguatan kerja sama perpajakan internasional dan mendorong implementasi base erosion and profit shifting (BEPS).
Tidak hanya BEPS, namun juga peran Financial Action Task Force (FATF) dalam menangani isu pemanfaatan kepemilikan untuk mengejar keuntungan dengan menghindari kewajiban membayar, serta upaya memerangi kejahatan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Forum yang dihadiri 25 gubernur dan menteri ekonomi, serta 189 negara perwakilan ini berlangsung mulai 4-9 Oktober 2016. Dia memanfaatkan kesempatan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF 2016 ini untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional tentang penerapan UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak di Indonesia.
"Saya menjelaskan kepada mereka bahwa kebijakan ini adalah upaya pemerintah memperbaiki data perpajakan dan memperluas basis pajak Indonesia," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Poin berikutnya yang dibahas yakni penekanan sejumlah agenda pembangunan global yang menjadi prioritas ke depan. Antara lain pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi, pendanaan perubahan iklim, bencana alam, migrasi dan pengungsu, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, urbanisasi dan perubahan demografi.
"Berikutnya, DC (Development Commite-DC) juga membahas kebutuhan pendanaan investasi di bidang infrastruktur yang berkualitas serta investasi di bidang usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai bagian dari dukungan kepada pembangunan inklusif," tuturnya.
DC juga membahas soal International Development Association (IDA) 18 replenisment sebagai kunci untuk mencapai agenda SDG 2030. Dalam hal ini, DC menyepakati agar penggunaan dana IDA dapat diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan di negara-negara berpendapatan rendah dan negara yang sedang konflik kemanusiaan.
"Selain itu, saya juga diundang dalam pertemuan IMFC yang memabahas berbagai respons kebijakan terkait komitmen global untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan, inklusif dan seimbang," imbuhnya.
Dalam pertemuan itu juga dilaksanakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20. Pertemuan ini membahas perkembangan ekonomi global terakhir, terutama rendahnya pertumbuhan dan ketidakpastian ekonomi.
Selain itu, juga dibicarakan mengenai penguatan kerja sama perpajakan internasional dan mendorong implementasi base erosion and profit shifting (BEPS).
Tidak hanya BEPS, namun juga peran Financial Action Task Force (FATF) dalam menangani isu pemanfaatan kepemilikan untuk mengejar keuntungan dengan menghindari kewajiban membayar, serta upaya memerangi kejahatan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
(izz)
Explore More