Luhut Kaget Jet Pribadi Masuk Cost Recovery
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berkomitmen memangkas biaya operasi kegiatan usaha hulu migas yang dapat dikembalikan (cost recovery). Hal ini berkaca pada pengalamannya saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2005.
Dia bercerita, saat berkunjung ke Negeri Paman Sam tersebut dirinya berkesempatan untuk menggunakan jet pribadi yang super mewah. Namun, Luhut merasa kaget saat mengetahui bahwa ongkos menggunakan jet pribadi juga dimasukkan cost recovery.
"Saya dulu pernah diajak satu teman waktu 2005, pergi ke New York, ada acara pemerintah di sana, saya diajak naik pesawat dia, pesawat jet private lah, mewah sekali. Kalau enaknya jangan ditanya lagi, tapi saya baru tahu itu cost recovery," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Karena itu, pihaknya saat ini akan lebih teliti lagi untuk melihat cost recovery yang diajukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk ditanggung pemerintah. Hal ini dilakukan di antaranya dengan membangunan database yang terintegrasi dan terpusat.
Kemudian, pemerintah akan melakukan tinjauan kepatuhan terhadap KKKS. Lalu, hak untuk mengaudit pada KKKS. "Makanya, kemudian saya lemparkan lagi wacana di sana apakah sistem yang kita pakai sekarang ini sudah terbaik," imbuh dia.
Jenderal bintang empat ini menargetkan, cost recovery yang ditanggung pemerintah tahun ini hanya sebesar USD10,4 miliar. "Tahun depan lebih rendah itu. Kita lihat, tapi saya optimistis timnya Pak Jonan (Menteri ESDM) dengan Pak Candra (Wamen ESDM) dibantu berapa orang muda di situ mereka akan membuat lebih bagus," pungkasnya.
Dia bercerita, saat berkunjung ke Negeri Paman Sam tersebut dirinya berkesempatan untuk menggunakan jet pribadi yang super mewah. Namun, Luhut merasa kaget saat mengetahui bahwa ongkos menggunakan jet pribadi juga dimasukkan cost recovery.
"Saya dulu pernah diajak satu teman waktu 2005, pergi ke New York, ada acara pemerintah di sana, saya diajak naik pesawat dia, pesawat jet private lah, mewah sekali. Kalau enaknya jangan ditanya lagi, tapi saya baru tahu itu cost recovery," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Karena itu, pihaknya saat ini akan lebih teliti lagi untuk melihat cost recovery yang diajukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk ditanggung pemerintah. Hal ini dilakukan di antaranya dengan membangunan database yang terintegrasi dan terpusat.
Kemudian, pemerintah akan melakukan tinjauan kepatuhan terhadap KKKS. Lalu, hak untuk mengaudit pada KKKS. "Makanya, kemudian saya lemparkan lagi wacana di sana apakah sistem yang kita pakai sekarang ini sudah terbaik," imbuh dia.
Jenderal bintang empat ini menargetkan, cost recovery yang ditanggung pemerintah tahun ini hanya sebesar USD10,4 miliar. "Tahun depan lebih rendah itu. Kita lihat, tapi saya optimistis timnya Pak Jonan (Menteri ESDM) dengan Pak Candra (Wamen ESDM) dibantu berapa orang muda di situ mereka akan membuat lebih bagus," pungkasnya.
(izz)