Proyek Tol Trans Jawa Akan Menggunakan Dana Pensiun
Proyek Tol Trans Jawa Akan Menggunakan Dana Pensiun
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berencana menggunakan dana pensiun untuk membiayai proyek jalan tol Trans Jawa. Hal ini demi mendorong pembiayaan infrastruktur tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sehingga ke depan, proyek infrastruktur tidak lagi menggunakan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah juga tidak akan lagi menginjeksikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah.
"Kita akan fokus bagaimana mendorong infrastruktur pembiayaan non APBN. Jadi tidak lagi menggunakan belanja di K/L, tidak lagi menggunakan PMN," katanya ddi Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Pemerintah sendiri menargetkan tol Trans Jawa dapat terkoneksi dari Jakarta ke Surabaya pada 2018. Untuk mewujudkannya, BUMN yang mendapatkan tugas untuk membangun proyek tersebut tentu membutuhkan modal tambahan.
Masalahnya, kata mantan Wamenkeu ini, perusahaan pelat merah tersebut kekurangan ekuitas untuk menarik pinjaman di bank. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus mencari akal agar target yang telah ditetapkan tidak molor.
"Maka kalau kita lihat saat ini atau sedang dan akan dikerjakan, dan sudah diserahkan ke BUMN baik itu Wika, Jasa Marga, atau Hutama Karya, untuk pembangunannya membutuhkan tambahan modal. Kalau mereka mampu untuk investasi, loan itu banyak tersedia di bank. Masalahnya adalah mereka kekurangan ekuitas," imbuh dia.
Bambang menyatakan, pemerintah telah memutuskan bahwa ekuitas yang dibutuhkan tersebut akan disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Menurut Bambang, ini adalah pertama kalinya proyek infrastruktur menggunakan dana pensiun.
Pasalnya selama ini, dana-dana pensiun, baik dalam dan luar negeri hanya idle (nganggur) di bank dan diletakkan sebagai deposito atau surat utang negara (SUN). Padahal, dana jangka panjang ini sangat ideal untuk pembiayaan proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
"Ini pertama kali kita mendorong dana pensiun masuk langsung ke dalam kepemilikan proyek infrastruktur atau sektor riil. Jadi mereka tidak lagi mengandalkan return dari menaruh deposito di bank atau beli SUN. Jadi mereka masuk proyek riil," terangnya.
Dengan skema ini, tambah mantan Menkeu ini, diharapkan financial closing dapat terjadi pada November atau Desember 2016. "Sehingga 2017, mereka sudah bisa membangun semua ruas, dengan target akhir 2018 Jakarta-Surabaya sudah terkoneksi dengan jalan tol," tandasnya.
Sehingga ke depan, proyek infrastruktur tidak lagi menggunakan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah juga tidak akan lagi menginjeksikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah.
"Kita akan fokus bagaimana mendorong infrastruktur pembiayaan non APBN. Jadi tidak lagi menggunakan belanja di K/L, tidak lagi menggunakan PMN," katanya ddi Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Pemerintah sendiri menargetkan tol Trans Jawa dapat terkoneksi dari Jakarta ke Surabaya pada 2018. Untuk mewujudkannya, BUMN yang mendapatkan tugas untuk membangun proyek tersebut tentu membutuhkan modal tambahan.
Masalahnya, kata mantan Wamenkeu ini, perusahaan pelat merah tersebut kekurangan ekuitas untuk menarik pinjaman di bank. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus mencari akal agar target yang telah ditetapkan tidak molor.
"Maka kalau kita lihat saat ini atau sedang dan akan dikerjakan, dan sudah diserahkan ke BUMN baik itu Wika, Jasa Marga, atau Hutama Karya, untuk pembangunannya membutuhkan tambahan modal. Kalau mereka mampu untuk investasi, loan itu banyak tersedia di bank. Masalahnya adalah mereka kekurangan ekuitas," imbuh dia.
Bambang menyatakan, pemerintah telah memutuskan bahwa ekuitas yang dibutuhkan tersebut akan disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Menurut Bambang, ini adalah pertama kalinya proyek infrastruktur menggunakan dana pensiun.
Pasalnya selama ini, dana-dana pensiun, baik dalam dan luar negeri hanya idle (nganggur) di bank dan diletakkan sebagai deposito atau surat utang negara (SUN). Padahal, dana jangka panjang ini sangat ideal untuk pembiayaan proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
"Ini pertama kali kita mendorong dana pensiun masuk langsung ke dalam kepemilikan proyek infrastruktur atau sektor riil. Jadi mereka tidak lagi mengandalkan return dari menaruh deposito di bank atau beli SUN. Jadi mereka masuk proyek riil," terangnya.
Dengan skema ini, tambah mantan Menkeu ini, diharapkan financial closing dapat terjadi pada November atau Desember 2016. "Sehingga 2017, mereka sudah bisa membangun semua ruas, dengan target akhir 2018 Jakarta-Surabaya sudah terkoneksi dengan jalan tol," tandasnya.
(ven)
Explore More