Habiskan Rp115 T, Sri Mulyani Minta Rini Beberkan Capaian BUMN

JAKARTA - Perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), telah mendapat kucuran dana dari penyertaan modal negara (PMN) sebanyak Rp115 triliun. Angka ini meningkat cukup besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp41 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, suntikan modal untuk perusahaan pelat merah tersebut menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah belanja untuk pembangunan infrastruktur. Karena itu, dia berharap investasi yang sebesar itu harus berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Selama dua tahun terakhir, belanja modal yang sangat besar selain infrastruktur adalah penanaman modal negara untuk BUMN. Saya rasa ada di dalam UU APBN, pada 2015 dan 2016 jumlah PMN mencapai Rp115 triliun. Tentu investasi itu harus dan akan menghasilkan," katanya dalam konferensi pers Dua Tahun Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Mantan Menkeu era Presiden SBY ini pun meminta Menteri BUMN Rini Soemarno membeberkan capaian yang telah dilakukan perusahaan pelat merah penerima PMN tersebut. Termasuk ekspansi yang bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, yang dilakukan perusahaan tersebut setelah menerima PMN.

"Karena PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) domestik yang berasal dari perusahaan yang terpukul dari sisi global, tentu harus disubstitusi sumber lain, sehingga secara agregat tetap lebih baik," imbuh dia.

Sementara, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, optimalisasi kinerja perusahaan pelat merah dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Apalagi, kondisi ekspor Indonesia tengah mengalami penurunan seiring melorotnya pertumbuhan ekonomi global.

Apalagi, pemerintah saat ini tengah fokus untuk membangun konektivitas dan infrastruktur di Indonesia. "Melalui APBN, pemerintah memiliki program yang lebih ke pembangunan konektivitas dan infrastruktur. Sehingga, anggaran naik dua kali lipat, tapi seringkali juga belum cukup. Ada pembangunn infrastruktur yang secara komersial hitungannya masuk," tutur dia.

Karena itu, sambung mantan Menperindag ini, BUMN diminta untuk konsentrasi pada peningkatan investasi di bidang infrastruktur, baik darat, laut ataupun udara. Pada 2015, kata Rini, dengan kucuran PMN sebesar Rp41 triliun, BUMN telah mampu mengeluarkan capex atau investasi sebesar Rp219 triliun.

Meskipun pada tahun ini PMN untuk BUMN belum cair, sambung Rini, namun pihaknya tetap berkomitmen untuk mengeluarkan investasi sebesar Rp410 triliun. Karena itu, dia berharap akhir tahun modal tersebut sudah dapat dicairkan.

"Ini yang sebetulnya selain dari APBN, pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh infrastruktur dari BUMN. Infrastruktur untuk elektrifikasi, jaringan transmisi, gardu induk dan sebagainya," tutur dia.

Sementara untuk tahun depan, Rini berharap perusahaan negara dapat mengeluarkan investasi hingga Rp550 triliun. Meskipun tahun depan tak ada lagi kucuran modal dari pemerintah, namun dia meyakini program holdingisasi BUMN akan dapat meningkatkan belanja modal BUMN.

"Karena mulai tahun depan kita tidak mendapatkan PMN, sehingga kalau ada holding perusahaan yang ada di bawah holding bisa mendapatkan penambahan modalnya melalui holding company itu sendiri. Holding bisa meminjam atau memasukkan modal ke perusahan yang di bawahnya. Itu target kami. Proses holding sedang berjalan diharapkan akhir tahun bisa berjalan," tandasnya.