Gelar Rakernas, DJKN Ingin Tingkatkan Reputasi Ekonomi
Rabu, 02 November 2016 - 10:44 WIB
Gelar Rakernas, DJKN Ingin Tingkatkan Reputasi Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) bertema Tingkatkan Reputasi DJKN dengan Optimalisasi Kekayaan Negara untuk Perekonomian Nasional. Rakernas ini sekaligus dibarengi dengan perayaan satu dasawarsa DJKN yang tepat didirikan pada 1 November 2006.
Dalam 10 tahun DJKN berdiri, fokus DJKN kepada pengelolaan aset negara yang berprinsip tertib aset hukum dan administrasi yang tercermin dari laporan keuangan pemerintah pusat dan K/L yang semula disclaimer, karena pencatatan asetnya belum tertib. Hal ini ada wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian.
"Ini proses pembelajaran luar biasa karena jumlahnya besar dan tersebar di K/L dan wilayah. Untuk per 30 Juni 2016 total aset tercatat Rp5.285 triliun, setiap tahun naik dengan adanya belanja modal dan inventarisasi. Ini menunjukkan perekonomian Indonesia semakin besar dan belum termasuk sumber daya alamnya," kata Dirjen DJKN Kemenkeu Sony Loho saat pembukaan sambutan rakernas di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Sony mengungkapkan, dengan adanya status tersebut, saatnya mengubah menjadi tertib administrasi dan tertib hukum untuk mengawal APBN yang kredibel agar aset negara optimal untuk membantu masyarakat. Memasuki tahun ke-11 DJKN akan lebih fokus untuk mengoptimalkan kekayaan negara untuk negara yakni perekonomian.
"Tingkatkan reputasi DJKN juga kami pilih sebagai titik awal karena reputasi jadi input atau modal awal sekaligus outcome dari optimalisasi DJKN tersebut. Karena, rakernas bukan hanya media evaluasi, tapi juga upaya merumuskan strategi dan langkah solusi berupa terobosan untuk negara," tutup dia.
Dalam 10 tahun DJKN berdiri, fokus DJKN kepada pengelolaan aset negara yang berprinsip tertib aset hukum dan administrasi yang tercermin dari laporan keuangan pemerintah pusat dan K/L yang semula disclaimer, karena pencatatan asetnya belum tertib. Hal ini ada wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian.
"Ini proses pembelajaran luar biasa karena jumlahnya besar dan tersebar di K/L dan wilayah. Untuk per 30 Juni 2016 total aset tercatat Rp5.285 triliun, setiap tahun naik dengan adanya belanja modal dan inventarisasi. Ini menunjukkan perekonomian Indonesia semakin besar dan belum termasuk sumber daya alamnya," kata Dirjen DJKN Kemenkeu Sony Loho saat pembukaan sambutan rakernas di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Sony mengungkapkan, dengan adanya status tersebut, saatnya mengubah menjadi tertib administrasi dan tertib hukum untuk mengawal APBN yang kredibel agar aset negara optimal untuk membantu masyarakat. Memasuki tahun ke-11 DJKN akan lebih fokus untuk mengoptimalkan kekayaan negara untuk negara yakni perekonomian.
"Tingkatkan reputasi DJKN juga kami pilih sebagai titik awal karena reputasi jadi input atau modal awal sekaligus outcome dari optimalisasi DJKN tersebut. Karena, rakernas bukan hanya media evaluasi, tapi juga upaya merumuskan strategi dan langkah solusi berupa terobosan untuk negara," tutup dia.
(izz)
Lihat Juga :
