Jokowi Anggap Biasa Pejabat Pajak Ditangkap KPK
Kamis, 24 November 2016 - 17:01 WIB
Jokowi Anggap Biasa Pejabat Pajak Ditangkap KPK
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hal biasa apabila dalam sebuah organisasi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) terdapat satu atau dua orang yang melakukan kesalahan. Pernyataan tersebut menanggapi insiden tertangkapnya salah seorang pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap.
(Baca Juga: Jokowi Sibuk Urusi Politik, Dana Tax Amnesty Meredup)
Menurutnya yang terpenting saat ini, oknum yang berkhianat tersebut telah dibekuk oleh petugas yang berwajib. Lebih lanjut dia juga menegaskan agar insiden tersebut tidak alagi terulang. "Biasa dalam sebuah organisasi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak, di antara berapa ribu orang? Satu yang seperti itu, yang penting dibekuk," terang Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (24/11/2016).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, kasus tersebut harus menjadi yang terakhir. Ke depannya, dia tidak mau lagi mendengar ada kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak. "Udah, jangan ada yang main-main lagi. Kalau ada yang main lagi, di gebuk lagi," tegasnya.
(Baca Juga: Jokowi Sebut AS Contek RI Soal Tax Amnesty dan Infrastruktur)
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap anak buahnya yang berinisial HS. Pegawai pajak tersebut diduga menerima suap sebesar Rp1,3 miliar untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh pengusaha berinisial MH.
(Baca Juga: Bos Pajak Cemas OTT KPK Pengaruhi Minat Ikut Tax Amnesty)
Mantan gubernur pelaksana Bank Dunia itu mengaku menghargai langkah KPK dalam kasus suap itu. Menurutnya, penyakit korupsi dan ketamakan staf Kementerian Keuangan memang sudah harus diperangi.
"Jadi adanya langkah yang dilakukan oleh KPK, kami menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa Presiden sangat komit untuk memerangi berbagai macam praktek pungli dan korupsi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, tengah pekan kemarin.
(Baca Juga: Jokowi Sibuk Urusi Politik, Dana Tax Amnesty Meredup)
Menurutnya yang terpenting saat ini, oknum yang berkhianat tersebut telah dibekuk oleh petugas yang berwajib. Lebih lanjut dia juga menegaskan agar insiden tersebut tidak alagi terulang. "Biasa dalam sebuah organisasi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak, di antara berapa ribu orang? Satu yang seperti itu, yang penting dibekuk," terang Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (24/11/2016).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, kasus tersebut harus menjadi yang terakhir. Ke depannya, dia tidak mau lagi mendengar ada kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak. "Udah, jangan ada yang main-main lagi. Kalau ada yang main lagi, di gebuk lagi," tegasnya.
(Baca Juga: Jokowi Sebut AS Contek RI Soal Tax Amnesty dan Infrastruktur)
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap anak buahnya yang berinisial HS. Pegawai pajak tersebut diduga menerima suap sebesar Rp1,3 miliar untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh pengusaha berinisial MH.
(Baca Juga: Bos Pajak Cemas OTT KPK Pengaruhi Minat Ikut Tax Amnesty)
Mantan gubernur pelaksana Bank Dunia itu mengaku menghargai langkah KPK dalam kasus suap itu. Menurutnya, penyakit korupsi dan ketamakan staf Kementerian Keuangan memang sudah harus diperangi.
"Jadi adanya langkah yang dilakukan oleh KPK, kami menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa Presiden sangat komit untuk memerangi berbagai macam praktek pungli dan korupsi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, tengah pekan kemarin.
(akr)
Lihat Juga :
