Presiden Joko Widodo Dianggap Tidak Pro Rakyat Akibat Bayar SPP dan Sembako Dikenakan Pajak, Saksikan Selengkapnya di iNews Siang Sabtu Pukul 11.00 WIB

Sabtu, 12 Juni 2021 - 10:54 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo...
iNews Siang. Foto/Dok. SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pendidikan dan sembilan bahan pokok (Sembako) mengindikasikan pemerintahan Joko Widodo tengah menjalankan kebijakan tidak pro rakyat.

Baca Juga: Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini: Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Spirit UUD 1945

Menurut pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran, sektor pendidikan dan Sembako adalah kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, pemerintah seharusnya memastikan biaya pendidikan terjangkau oleh semua kalangan dan ketersediaan Sembako dengan harga merakyat.

"Pemerintah semestinya justru melakukan intervensi berupa subsidi dan memastikan biaya pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan, ketersediaan sembako dengan harga yang ‘merakyat’," tandas Andi. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana ini?

Baca Juga: Rocky Gerung Bilang Pajak Sembako Bebani Emak-Emak dan Anak Perempuan

Saksikan selengkapnya dalam iNews Siang Wilson Purba dan Bernadheta Ginting pukul 11.00 WIB langsung di stasiun televisi berita milik MNC Group, iNews. Ikuti program ini melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com .
(fai)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Purbaya Kaji Turunkan...
Purbaya Kaji Turunkan PPN, Ekonom: Sebaiknya Jadi 8 Persen
Indonesia Kerek Jadi...
Indonesia Kerek Jadi 12% Saat Vietnam Turunkan PPN 8 Persen, Kemenkeu Ungkap Bedanya
Penjelasan Prabowo Soal...
Penjelasan Prabowo Soal PPN 12 Persen Tahun Depan Hanya untuk Barang Mewah
PPN 12% Berlaku Hanya...
PPN 12% Berlaku Hanya untuk Barang Mewah per 1 Januari 2025, Ini Penjelasan DPR
Tak Jadi Ditunda, Kenaikan...
Tak Jadi Ditunda, Kenaikan PPN Jadi 12% Jalan Terus di 2025
5 Negara dengan Tarif...
5 Negara dengan Tarif PPN di Atas 12%
Legislator PDIP Minta...
Legislator PDIP Minta Pemerintah Tinjau Lagi Rencana Pajak Sembako
Tak Hanya Mantan Presiden...
Tak Hanya Mantan Presiden dan Wapres, Prabowo Juga Undang Ketum Parpol hingga Eks Menlu
Polemik Utang Kereta...
Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Ungkap Keuntungan Sosial
Rekomendasi
The Championships Wimbledon...
The Championships Wimbledon 2026 Tengah Berlangsung, Nonton Live Streaming di VISION+
Untuk Pertama Kalinya,...
Untuk Pertama Kalinya, Rakyat UEA Menikmati Jaringan Kereta Api
Banjir Tapanuli Tengah...
Banjir Tapanuli Tengah Jadi Alarm, YSSC Desak Gerakan Nyata Pulihkan Hutan
Berita Terkini
IHSG Balik Melawan,...
IHSG Balik Melawan, Hari Ini Ditutup Menghijau Sentuh Level 5.695
Rupiah Ambruk Dekati...
Rupiah Ambruk Dekati Rp18.000, Dolar AS Masih Terlalu Perkasa
Neraca Dagang Defisit...
Neraca Dagang Defisit Perdana usai 72 Bulan Surplus, Ini Biang Keladinya
Digitalisasi Kunci Kecepatan...
Digitalisasi Kunci Kecepatan Jasa Raharja Cairkan Santunan Korban Kecelakaan
Indonesia-Belarus Bidik...
Indonesia-Belarus Bidik Peningkatan Perdagangan dan Investasi Bilateral
DJP Targetkan Pajak...
DJP Targetkan Pajak Digital Melonjak Dua Kali Lipat, dari Marketpalce Rp24 Triliun
Infografis
Jumlah Dokter di Indonesia...
Jumlah Dokter di Indonesia Kurang dan Tidak Merata
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved