Boediono Tegaskan Tak Ada Jaminan RI Lepas dari Krisis Ekonomi

Rabu, 30 November 2016 - 19:08 WIB
Boediono Tegaskan Tak...
Boediono Tegaskan Tak Ada Jaminan RI Lepas dari Krisis Ekonomi
A A A
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Boediono mengatakan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Indonesia sudah lepas dari gejolak krisis. Meskipun ke depannya kondisi global dan domestik terlihat tenang, namun menurutnya krisis bisa datang kapan saja.

"Apakah masih ada lampu merah lagi yang harus diwaspadai, saya kira elemen surprise itu akan tetap ada. Tidak ada yang bisa menjamin. Krisis itu kan seperti gempa. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Semua orang bisa ikut hanyut dalam psikologis krisis," terangnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

(Baca Juga: Boediono: APBN Jangan Digunakan Sebagai Alat Politik)

Dia menambahkan kondisi yang sama dialami negara lain, tidak hanya berlaku pada Indonesia sehingga mereka mempersiapkan kebijakan atau keputusan yang harus dilakukan. Namun demikian, menurut dia arah ekonomi ke depan masih dapat dibaca apakah dalam bentuk prediksi atau asumsi.

Sehingga, dia mengartikan Indonesia harus tetap bisa tajam membaca bola kristal kemudian melakukan langkah-langkah antisipatif. "Karena kita bagian kecil dari jumlah capital atau modal yang bergentayangan besar di mana-mana, yang entah dari mana goncangannya. Tapi kita harus lihat bukan dalam 1-2 tahun ke depan saja, tapi harus melihat dalam jangka lebih panjang ke depan," papar dia.

‎Boediono juga mengajak pemerintah serta masyarakat untuk mengurangi irasional yang menjangkiti policy maker. Dimana pembuat kebijakan tidak merasa ikut-ikutan menilai bahwa situasi ekonomi semuanya bagus, sehingga nantinya tidak ada langkah antisipatif yang disiapkan.

"Tidak seperti itu. Kita perbaiki struktur ekonomi kita. Kalau tidak seimbang, akan gampang tergoyangkan. Jadi buatlah bahtera ekonomi Anda dengan konstruksi yang kuat dan always prudence dalam fiskal dan moneter. Dalam arti menjaga jangan sampai defisit melebihi batas aman, prudence jaga utang, karena utang ini penyakit, harus dijaga dengan baik," tuturnya.

Kemudian yang terpenting lainnya menurut dia, untuk jaga pertahanan adalah prudence. Jika krisis tiba, harus ada semacam aturan dan SOP yang jelas bagi institusi untuk tangani krisis, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan dalam bentuk koordinasi.

"Dalam keadaan normal saja biasanya sulit koordinasi, apalagi krisis. Akhirnya mengamankan zona masing-maisng. Maka dari itu perlu mekanisme koordinasi," pungkasnya.
(akr)
Berita Terkait
RI Masuk 92% Negara...
RI Masuk 92% Negara di Dunia yang Ekonominya Krisis Terdampak Corona
Kemenkeu Bilang Resesi...
Kemenkeu Bilang Resesi Indonesia Jangan Disia-siakan, Nah Loh?
Tebak-tebak Buah Manggis,...
Tebak-tebak Buah Manggis, Dampak Krisis Corona Lebih Sulit Diduga
5 Negara Maju yang Pernah...
5 Negara Maju yang Pernah Mengalami Krisis Moneter Terburuk, Nomor 2 Dinyatakan Bangkrut
Rincian Tiga Skema Berbagi...
Rincian Tiga Skema Berbagi Beban Krisis Covid-19 Antara BI dan Pemerintah
Ribuan Pendukung Oposisi...
Ribuan Pendukung Oposisi Sri Lanka Turun ke Jalan, Kritisi Kebijakan Pemerintah
Berita Terkini
IHSG Sentuh Level 6.076...
IHSG Sentuh Level 6.076 usai Kehilangan 6,12 Persen, Mayoritas Sektor Berdarah-darah
18 menit yang lalu
Awan Gelap Ekonomi RI,...
Awan Gelap Ekonomi RI, Mayoritas Para Ahli Sepakat Memburuk dari 3 Bulan Lalu
33 menit yang lalu
Deretan Saham Ini Berjatuhan...
Deretan Saham Ini Berjatuhan Saat IHSG Terjun Bebas 5 Persen ke 6.146
1 jam yang lalu
Perdagangan Saham Dibekukan...
Perdagangan Saham Dibekukan usai IHSG Ambruk 5%
2 jam yang lalu
Berapa THR Polisi dan...
Berapa THR Polisi dan TNI di 2025? Simak Komponen Gaji dan Tunjangannya
2 jam yang lalu
Ketakutan Resesi AS...
Ketakutan Resesi AS dan Perang Timur Tengah Mengangkat Harga Emas ke Rekor Sepanjang Masa
4 jam yang lalu
Infografis
Tak Ada Lagi Alasan...
Tak Ada Lagi Alasan Tunda Penangkapan ICC kepada Netanyahu
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved