Daftar Negatif Investasi Disebut Bakal Jadi Bom Waktu

JAKARTA - Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sebanyak 14 kali dinilai belum terasa efektif untuk mendorong perekonomian Indonesia. Bahkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menilai paket yang berisi kelonggaran kepemilikan usaha yang dimiliki investor asing (Daftar Negatif Investasi/DNI) bisa menjadi 'bom waktu'.

(Baca Juga: Kualitas Pertumbuhan Ekonomi RI Dapat Nilai Rendah)

Baik bagi tenaga kerja di Indonesia maupun bagi perekonomian nasional yang diamanatkan konstitusi harus dikuasai negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan seharusnya pemerintah mengutamakan investor dan tenaga kerja dari dalam negeri.

"14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah nyatanya juga belum efektif mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, salah satunya terkait implementasi paket-paket tersebut di daerah sejalan dengan kondisi daerah. Sebagai negara besar, kita patut dan wajib mengutamakan investor dan tenaga kerja dalam negeri, sehingga mereka menjadi tuan di negeri sendiri," ungkapnya saat ‎refleksi akhir tahun dan outlook ekonomi-bisnis 2017 Fraksi PKS di Jakarta.

Dia menerangkan acara ini diselenggarakan dalam rangka masukan perbaikan bagi para pengambil kebijakan ekonomi agar tahun 2017 kondisi ekonomi makin meningkat baik kuantitas angka-angka pertumbuhannya maupun yang lebih penting lagi meningkat kualitasnya. ‎Fraksi PKS, kata dia, menghargai kerja keras pemerintah, dalam kondisi ekonomi dunia yang kurang baik masih bisa menjaga pertumbuhan di angka 5%.

"Meski kita juga tidak menutup mata secara kualitas mengalami penurunan dan masih jauh dari pemenuhan target pertumbuhan 7% selama lima tahun sampai 2019, seperti janji Jokowi-JK," sambungnya.

Lanjut dia menerangkan seperti diketahui bersama bahwa sampai dengan Triwulan III-2016 pertumbuhan ekonomi nasional baru mencapai 5,02% dengan prediksi sampai akhir tahun mencapai 5,037%, masih di bawah target pertumbuhan yang dipatok 5,2% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

"Hal itu menandakan bahwa pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan, dengan kata lain pemerintah belum bekerja secara efektif dalam mengawal perekonomian nasional," tuturnya.