Luhut Ajak Dunia Usaha Perteguh NKRI

JAKARTA - Kebhinekaan bangsa Indonesia adalah kekayaan sekaligus kekuatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun belakangan ini, masalah perbedaan pandangan yang sebuah keniscayaan kerap diperuncing. Indonesia pun belakangan dicitrakan sebagai negara yang diambang bahaya perpecahan. Tentu saja, kita tidak ingin NKRI tercinta menjadi porak poranda seperti perang saudara di Suriah.

Dalam Perayaan Natal Bersama Kadin Indonesia, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sejatinya kondisi Indonesia dalam keadaan aman dan stabil. “Kepada pengusaha sekalian, keadaan negara kita aman dan stabil. Kalau ada gangguan-gangguan keamanan, aparat kita TNI dan Polri mampu mengatasinya,” ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (16/12/2016) malam.

Luhut pun meminta kepada dunia usaha dan masyarakat untuk memelihara kebhinekaan bangsa Indonesia. Tandas dia, bahwa menjaga keragaman bukan hanya tugas pemerintah namun juga seluruh rakyat Indonesia.

Kepada pelaku usaha, salah satu caranya adalah bekerja sama dengan pemerintah mengatasi ketidakadilan dengan meningkatkan pembangunan dan pemerataan. “Sudah 10 tahun ekonomi global belum menunjukkan tanda pemulihan. Tapi kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas lima persen. Hanya sedikit negara yang bisa mencapai ini. Karena itu, pengusaha dan pemerintah harus bekerja sama memperteguh NKRI dengan meningkatkan pembangunan dan pemerataan”.

Apalagi pada tahun depan, tantangan perekonomian dunia kian bertambah. Presiden Amerika Serikat yang baru, Donald Trump terkenal dengan kebijakan inward looking. Ada USD1.648 miliar dana AS yang di luar negeri yang ingin ditarik oleh Trump. Dan kebijakan itu akan berpengaruh kepada negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.

Menurut Luhut, pemerintah sendiri siap mengantisipasi kebijakan inward looking dari Trump. “Kita akan meningkatkan potensi ekonomi dalam negeri. Jadi enggak usah lah kita ribut-ribut, kita bangun saja bangsa ini. Kalau Anda kritik pemerintah, saya harap kritik yang wajar dan konstruktif,” ujarnya di hadapan anggota Kadin Indonesia dan Kadin DKI Jakarta.

Luhut pun mengajak para pengusaha untuk masuk ke kredit sektor, pariwisata, dan pembangunan di Indonesia timur untuk memeratakan pembangunan. Pemerintah sendiri, kata dia, telah melakukan pemangkasan birokrasi yang bisa dimanfaatkan dunia usaha. Yaitu penghapusan "comfort zone" demi efisiensi.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini lantas bercerita, untuk minyak dan gas sebelumnya ada 104 izin usaha. Dan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. “Jadi pemerintah hapus comfort zone mereka dengan memangkas dari 104 izin usaha menjadi 36 izin usaha,” terangnya. Dan pemangkasan perizinan ini menjadi iklim investasi yang baik bagi dunia usaha.