Sri Mulyani: Verifikasi Pajak Google Belum Selesai

JAKARTA - Pencarian kejelasan dari pajak yang harus dibayar oleh Google masih belum menemukan titik terang. Perusahaan asal Amerika Serikat ini masih silang pendapat dengan pemerintah, maka akan terus melakukan verifikasi.

(Baca: Tak Bayar Pajak, Sri Mulyani Harap Google Hormati Indonesia)

Perbedaan tersebut terkait dengan nominal yang harus dibayar Google ke kas negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah selalu terbuka terhadap investasi dari perusahaan asing, asalkan berkomitmen untuk membayar pajak.

"Pemerintah welcome, perusahaan bayar pajak lakukan dengan fair dan penuh kepatuhan. Tim saya terus lakukan penyelesaian dan tahun baru nanti ada pembahasan detil," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Dia menjelaskan, banyak hal yang dibahas antara Google dengan pemerintah. Mulai dari volume hingga value transaksi dengan versi masing-masing. (Baca: Google Bakal Diseret ke Penjara jika Ngotot Tak Bayar Pajak)
.
"Kita dengan korporasi (Google) lakukan banyak pembahasan estimasi berdasarkan data volume, value transaksi. Google, mereka juga punya versi sendiri," kata Sri.

Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini, proses verifikasi pajak Google masih belum selesai karena ada dua data yang berbeda. Sehingga, nilai yang ada belum kredibel dan terlegitimasi.

"Pada akhirnya kita akan katakan yang bisa dipegang kedua pihak yakni pemerintah dan perusahaan adalah apabila kita bisa verified data yang versi pajak atau versi Google, mana yang merupakan data yang gambarkan transaksi yang legitimate atau value yang credible," terang menkeu.

Baca Juga:

Darmin Sebut Seluruh Dunia Terlambat Tangani Pajak Google
Menolak Diperiksa, Google Bakal Kena Denda Pajak 400%
Google Didesak Terbuka Soal Tunggakan Pajak di Indonesia
Ditjen Pajak Tutup Pintu Damai untuk Google