Pemerintah Minta Aset Negara Dikelola Secara Produktif
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah meresmikan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), badan layanan umum di bawah wewenang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Keberadaan LMAN yang mendapat tugas baru sebagai bank tanah diharapkan juga mengelola aset-aset tersebut menjadi lebih produktif.
(Baca Juga: Sri Mulyani Ajak DJKN Ubah Mindset Lama Tata Kelola Aset Negara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, LMAN mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp16 tahun. Dana tersebut rencananya digunakan untuk pengadaan lahan proyek infrastruktur.
“Kalau di LMAN, belanja Rp16 triliun, saya minta setiap Rp1 yang dibelanjakan apa pun, uang itu harus bekerja keras. Kalau uang itu dibelanjakan dan produktif, bisa menciptakan leverage . Kalau tidak, uangnya tidur dan itu akan membebani (APBN),” kata Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.
Dia menyebut, dana pengadaan lahan sebelumnya dipegang oleh kementerian/lembaga (K/L) dan banyak lahan yang dibeli menjadi tidak produktif alias ‘tidur’ sehingga membebani APBN. Berbeda dengan K/L, LMAN bertugas melakukan manajemen aset-aset negara, termasuk menggali potensi return of asset (RoA) dari aset-aset tersebut.
Dengan begitu, lahan yang dibeli oleh LMAN nantinya bisa dikelola secara produktif. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut meminta agar LMAN bisa memberikan leverage yang optimal dari pengelolaan aset. Dengan begitu, aset-aset milik negara bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara khususnya dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bukan membebani APBN.
“Return minimumnya harusnya lebih tinggi dari surat berharga negara yang saya bayar,” sambungnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga berharap, dana yang diberikan kepada LMAN bisa digunakan untuk mengatasi masalah berlarut- larutnya pembebasan lahan yang menjadi masalah klasik dalam proyek infrastruktur.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sony Loho menambahkan, dana PMN yang diberikan kepada LMAN akan digunakan untuk mendanai ganti rugi lahan ruas jalan tol, terutama jalan tol Trans-Jawa. Pada 2017, kata Sony, LMAN juga rencananya akan mendapatkan tambahan suntikan dana lagi dari pemerintah untuk proyek tidak hanya jalan tol, tetapi juga pelabuhan dan kereta api.
(Baca Juga: Sri Mulyani Ajak DJKN Ubah Mindset Lama Tata Kelola Aset Negara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, LMAN mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp16 tahun. Dana tersebut rencananya digunakan untuk pengadaan lahan proyek infrastruktur.
“Kalau di LMAN, belanja Rp16 triliun, saya minta setiap Rp1 yang dibelanjakan apa pun, uang itu harus bekerja keras. Kalau uang itu dibelanjakan dan produktif, bisa menciptakan leverage . Kalau tidak, uangnya tidur dan itu akan membebani (APBN),” kata Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.
Dia menyebut, dana pengadaan lahan sebelumnya dipegang oleh kementerian/lembaga (K/L) dan banyak lahan yang dibeli menjadi tidak produktif alias ‘tidur’ sehingga membebani APBN. Berbeda dengan K/L, LMAN bertugas melakukan manajemen aset-aset negara, termasuk menggali potensi return of asset (RoA) dari aset-aset tersebut.
Dengan begitu, lahan yang dibeli oleh LMAN nantinya bisa dikelola secara produktif. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut meminta agar LMAN bisa memberikan leverage yang optimal dari pengelolaan aset. Dengan begitu, aset-aset milik negara bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara khususnya dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bukan membebani APBN.
“Return minimumnya harusnya lebih tinggi dari surat berharga negara yang saya bayar,” sambungnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga berharap, dana yang diberikan kepada LMAN bisa digunakan untuk mengatasi masalah berlarut- larutnya pembebasan lahan yang menjadi masalah klasik dalam proyek infrastruktur.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sony Loho menambahkan, dana PMN yang diberikan kepada LMAN akan digunakan untuk mendanai ganti rugi lahan ruas jalan tol, terutama jalan tol Trans-Jawa. Pada 2017, kata Sony, LMAN juga rencananya akan mendapatkan tambahan suntikan dana lagi dari pemerintah untuk proyek tidak hanya jalan tol, tetapi juga pelabuhan dan kereta api.
(akr)