Kadin Minta PLN Fokus ke Transmisi dan Pelayanan
Kadin Minta PLN Fokus ke Transmisi dan Pelayanan
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta PT PLN fokus kepada tugas utamanya dalam menyediakan listrik, menyalurkan dan melayani masyarakat, dibandingkan memikirkan rencana pengambilalihan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Perusahaan listrik pelat merah tersebut diminta tidak kehilangan fokus, di tengah wacana penggabungan PLN dan PGE dengan apapun skema yang dipakai, apakah melalui akuisisi, sinergi, atau pun right issue.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan PLN. Sebaiknya fokus saja pada transmisi dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ketua Komtap Industri Energi Migas Kadin Indonesia Agustinus Santoso di Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Menurutnya jika PLN terlalu bernafsu mengambil alih PGE dan turut terlibat pada usaha geothermal, dikhawatirkan kinerja PLN terkait tugas pokoknya tersebut akan semakin terbengkalai. Dia mencontohkan, untuk proyek 35.000 MW, ternyata banyak proyek yang terlambat dilaksanakan sehingga dipastikan penyelesaiannya molor dari target awal.
Belum lagi 34 proyek pembangkit, yang sempat membuat marah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Semua tanggung jawab tersebut, menurutnya harus mendapat prioritas dan fokus PLN. Dia menambahkan lemahnya proses pengadaan menjadi alasan kenapa banyak proyek listrik yang mangkrak.
Terkait hal inilah Santoso menambahkan, bahwa cara yang bisa dilakukan PLN adalah dengan memberikan pengerjaan pembangkit kepada swasta, sehingga PLN bisa lebih terarah pada pengerjaan jaringan transmisi dan distribusi. “Toh saat, ini yang dikelola swasta juga baru sedikit, sekitar 15 ribu MW sedangkan PLN sudah 40-50 ribu MW,” paparnya
Tidak hanya itu, dia juga meragukan sepak terjang PLN dalam usaha panas bumi. Termasuk di antaranya, ketika gagal saat mengarap WKP Tulehu dan Tangkuban Prahu. Sementara Koordinator Energy Watch Indonesia (EWI) Adnan Rarasina juga mempertanyakan, sikap pemerintah dan bersikukuh menggabungkan PLN dan PGE.
“Sejarah sudah membuktikan bahwa PLN tidak berhasil di bidang panas bumi. Dan jika hal itu kembali terulang, maka akan memperlemah PLN sendiri. Itulah mengapa harus ada pengambil alihan PGE, Ada apa ini?,” kata dia.
Menurutnya langkah terbaik adalah membiarkan PGE seperti saat ini, yakni tetap berada di bawah Pertamina. Dengan kondisi seperti ini, sesama BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bidang energi bisa saling berkoordinasi. Dan koordinasi, bisa dilakukan tanpa melalui pengambilalihan satu oleh yang lain.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan PLN. Sebaiknya fokus saja pada transmisi dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ketua Komtap Industri Energi Migas Kadin Indonesia Agustinus Santoso di Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Menurutnya jika PLN terlalu bernafsu mengambil alih PGE dan turut terlibat pada usaha geothermal, dikhawatirkan kinerja PLN terkait tugas pokoknya tersebut akan semakin terbengkalai. Dia mencontohkan, untuk proyek 35.000 MW, ternyata banyak proyek yang terlambat dilaksanakan sehingga dipastikan penyelesaiannya molor dari target awal.
Belum lagi 34 proyek pembangkit, yang sempat membuat marah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Semua tanggung jawab tersebut, menurutnya harus mendapat prioritas dan fokus PLN. Dia menambahkan lemahnya proses pengadaan menjadi alasan kenapa banyak proyek listrik yang mangkrak.
Terkait hal inilah Santoso menambahkan, bahwa cara yang bisa dilakukan PLN adalah dengan memberikan pengerjaan pembangkit kepada swasta, sehingga PLN bisa lebih terarah pada pengerjaan jaringan transmisi dan distribusi. “Toh saat, ini yang dikelola swasta juga baru sedikit, sekitar 15 ribu MW sedangkan PLN sudah 40-50 ribu MW,” paparnya
Tidak hanya itu, dia juga meragukan sepak terjang PLN dalam usaha panas bumi. Termasuk di antaranya, ketika gagal saat mengarap WKP Tulehu dan Tangkuban Prahu. Sementara Koordinator Energy Watch Indonesia (EWI) Adnan Rarasina juga mempertanyakan, sikap pemerintah dan bersikukuh menggabungkan PLN dan PGE.
“Sejarah sudah membuktikan bahwa PLN tidak berhasil di bidang panas bumi. Dan jika hal itu kembali terulang, maka akan memperlemah PLN sendiri. Itulah mengapa harus ada pengambil alihan PGE, Ada apa ini?,” kata dia.
Menurutnya langkah terbaik adalah membiarkan PGE seperti saat ini, yakni tetap berada di bawah Pertamina. Dengan kondisi seperti ini, sesama BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bidang energi bisa saling berkoordinasi. Dan koordinasi, bisa dilakukan tanpa melalui pengambilalihan satu oleh yang lain.
(akr)
Explore More