Menkeu Disarankan Susun Strategi Pengelolaan Hasil Tax Amnesty
Rabu, 18 Januari 2017 - 21:39 WIB
Menkeu Disarankan Susun Strategi Pengelolaan Hasil Tax Amnesty
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuat terobosan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Menkeu disarankan turun langsung memimpin program pengampunan pajak (tax amnesty) yang tersisa kurang dari tiga bulan lagi.
Menurutnya, berkaca pada 2016 ada kekhawatiran tentang penerimaan pajak 2017 yang tak mencapai target. "Tax amnesty sisa tiga bulan. Kita ingin Ibu Menteri memimpin sendiri bagaimana hasil tax amnesty ini punya dampak langsung terhadap penerimaan di 2017," ujar dia dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Politikus Golkar itu menegaskan, harus ada strategi khusus untuk mendongkrak dan mengelola penerimaan negara dari pajak. Termasuk strategi pengelolaan dana Rp4.200 triliun dari deklarasi tax amnesty.
"Berapa yang berdampak langsung terhadap tax base. Strategi inilah yang harus dirumuskan bersama agar berdampak langsung pada penerimaan kita," tegasnya.
Meski demikian Misbakhun juga mengatakan, kerja keras Kementerian Keuangan untuk mengejar target penerimaan dalam APBN Perubahan 2016 memang patut diapresiasi. Sebab, Sri Mulyani dan jajarannya bisa menjaga APBN Perubahan berjalan dalam asumsi makro yang telah disepakati hingga berdampak pada perekonomian nasional.
Misbakhun menambahkan, meski Sri menjadi menteri saat APBNP 2016 sudah berjalan dan Rrancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty tuntas dibahas, namun hasil kinerja mantan bos Bank Dunia itu terlihat baik. "Dengan resultan seperti ini, Anda bisa melakukannya," tegasnya.
Namun, lanjut dia, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 64,7 triliun yang diterbitkan di awal-awal Sri Mulyani menjadi Menkeu ternyata kurang berdampak signifikan. Karena itu, hal yang perlu diperkuat adalah realisasi penerimaan.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengaku khawatir akan ada stagnasi dalam penerimaan. Sebab, kondisinya memang sangat berat. "Perdagangan internasional sangat berat, ekspor impor volumenya negatif, sehingga penerimaan dari kepabeanan juga turun," tuturnya.
Penerimaan pajak dari sektor pertambangan, industri dan perumahan juga turun. "Maka di 2017, harus serius memikirkan kesinambungan dan kelanjutan bagaimana mengelola penerimaan ini," kata dia.
Menurutnya, berkaca pada 2016 ada kekhawatiran tentang penerimaan pajak 2017 yang tak mencapai target. "Tax amnesty sisa tiga bulan. Kita ingin Ibu Menteri memimpin sendiri bagaimana hasil tax amnesty ini punya dampak langsung terhadap penerimaan di 2017," ujar dia dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Politikus Golkar itu menegaskan, harus ada strategi khusus untuk mendongkrak dan mengelola penerimaan negara dari pajak. Termasuk strategi pengelolaan dana Rp4.200 triliun dari deklarasi tax amnesty.
"Berapa yang berdampak langsung terhadap tax base. Strategi inilah yang harus dirumuskan bersama agar berdampak langsung pada penerimaan kita," tegasnya.
Meski demikian Misbakhun juga mengatakan, kerja keras Kementerian Keuangan untuk mengejar target penerimaan dalam APBN Perubahan 2016 memang patut diapresiasi. Sebab, Sri Mulyani dan jajarannya bisa menjaga APBN Perubahan berjalan dalam asumsi makro yang telah disepakati hingga berdampak pada perekonomian nasional.
Misbakhun menambahkan, meski Sri menjadi menteri saat APBNP 2016 sudah berjalan dan Rrancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty tuntas dibahas, namun hasil kinerja mantan bos Bank Dunia itu terlihat baik. "Dengan resultan seperti ini, Anda bisa melakukannya," tegasnya.
Namun, lanjut dia, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 64,7 triliun yang diterbitkan di awal-awal Sri Mulyani menjadi Menkeu ternyata kurang berdampak signifikan. Karena itu, hal yang perlu diperkuat adalah realisasi penerimaan.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengaku khawatir akan ada stagnasi dalam penerimaan. Sebab, kondisinya memang sangat berat. "Perdagangan internasional sangat berat, ekspor impor volumenya negatif, sehingga penerimaan dari kepabeanan juga turun," tuturnya.
Penerimaan pajak dari sektor pertambangan, industri dan perumahan juga turun. "Maka di 2017, harus serius memikirkan kesinambungan dan kelanjutan bagaimana mengelola penerimaan ini," kata dia.
(izz)
Lihat Juga :
