AS Hengkang, Tim Ahli Wapres Sebut RI Tak Perlu Lagi Masuk TPP

Senin, 23 Januari 2017 - 15:12 WIB
AS Hengkang, Tim Ahli...
AS Hengkang, Tim Ahli Wapres Sebut RI Tak Perlu Lagi Masuk TPP
A A A
JAKARTA - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) RI Sofjan Wanandi menilai, Indonesia tidak perlu lagi melakukan kajian untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Pasalnya, keputusan Amerika Serikat (AS) untuk hengkang dari perjanjian tersebut membuat TPP kurang berarti lagi.

(Baca Juga: AS Resmi Keluar dari Perjanjian Dagang TPP)

Seperti diketahui Presiden AS Donald Trump akhir pekan kemarin telah memutuskan untuk keluar dari perjanjian dagang TPP. Langkah ini diambil sebagai upaya demi menjaga dan melindungi tenaga kerja yang dimiliki Negeri Paman Sam -julukan AS- tersebut.

"Saya kira, (Indonesia) tidak perlu sekali (masuk TPP). AS tidak masuk TPP, sudah tidak ada gunanya lagi," katanya dalam sebuah acara bertajuk SAR, Radikalisme, dan Prospek Ekonomi 2017 di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Menurutnya, meskipun tidak masuk TPP, namun Indonesia‎ masih bisa memanfaatkan kerja sama bilateral lainnya. Sikap proteksionisme Trump, tambahnya, juga tidak akan langsung berdampak signifikan terhadap Indonesia.

"Masih ada RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), dan (kerja sama) bilateral lain kita bisa kerja sama. Juga masih ada APEC dan lain-lain," papar dia.

Pada awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan Indonesia mau tidak mau harus bergabung dalam blog perdagangan di antara TPP ataupun free trade agreement (FTA). Dia mengatakan, hal ini lantaran Indonesia sudah masuk era persaingan dan keterbukaan.

Menurut Jokowi, jika Indonesia tidak masuk dalam perjanjian lintas negara tersebut maka produk dari Indonesia akan dikenakan pajak tinggi sekitar 15%-20% untuk masuk ke negara-negara anggota blok tersebut.

"Perlu saya sampaikan, mau tidak mau kita harus masuk (TPP). Hanya kapannya saja, entah besok, bulan depan atau tahun depan. Begitu kita enggak masuk blok perdagangan itu, produksi dari sini dikenakan pajak 15% atau 20%. Mau apa kita? Pasti kalah bersaing," ungkap Presiden Jokowi.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Bersama Jo Hyundai,...
Bersama Jo Hyundai, Rekind Lolos Tender Proyek TPPI Olefin Complex
Proses Lelang Kilang...
Proses Lelang Kilang Olefin Siap Ditelusuri Oleh BPK
CERI Soroti Kompetensi...
CERI Soroti Kompetensi Bidder Proyek Olefin TPPI di Tuban
Pak Ahok, Ada yang Minta...
Pak Ahok, Ada yang Minta Tolong Usut Kejanggalan Tender Kilang Olefin Nih
Proyek Olefin TPPI Punya...
Proyek Olefin TPPI Punya Dampak Ekonomi Besar, Bikin Sehat Neraca Dagang
Mencari Partnership...
Mencari Partnership Proyek Bandara
Berita Terkini
Rupiah Menguat, IHSG...
Rupiah Menguat, IHSG Hari Ini Ditutup Melejit Nyaris 2%
19 menit yang lalu
AHY Targetkan Bandara...
AHY Targetkan Bandara Soekarno-Hatta Tembus 10 Besar Terbaik Dunia di 2029
32 menit yang lalu
Apindo: DSI Bisa Perkuat...
Apindo: DSI Bisa Perkuat Tata Kelola Ekspor Tanpa Menambah Beban Dunia Usaha
44 menit yang lalu
MNC Bank Jambi Serahkan...
MNC Bank Jambi Serahkan Hadiah Motor Program Tabungan Dahsyat
1 jam yang lalu
Bendungan Bulango Ulu...
Bendungan Bulango Ulu Garapan Brantas Abipraya Siap Dukung Ketahanan Pangan dan Air di Gorontalo
1 jam yang lalu
Prinsip Berkelanjutan,...
Prinsip Berkelanjutan, Jasa Marga Tingkatkan Pengelolaan Green Toll Road
1 jam yang lalu
Infografis
5 Alasan Kapal Induk...
5 Alasan Kapal Induk AS Tak Lagi Relevan dalam Perang Masa Depan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved