BUMDes Bisa Hilangkan Ketergantungan pada Dana Desa

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, jika badan usaha milik desa (BUMDes) berkembang bisa membuat desa tidak lagi bergantung kepada anggaran yang dikucurkan pemerintah. Dalam hal ini dana desa tidak lagi jadi sumber utama pembangunan di desa.

“Ke depan dana desa bukan jadi utama jadi hanya sebagai stimulus keuangan di desa,” ucap Menteri PDTT Eko Putro Sandjojo saat berkunjung ke Redaksi Koran SINDO, di Gedung Sindo, Kamis (26/1/2017).

(Baca Juga: BUMDes Motor Penggerak Ekonomi Desa)

Jika tahun kemarin anggaran desa dipatok Rp47 triliun, maka tahun depan digenjot menjadi Rp60 triliun. Dana besar itu didorong bukan sekadar dimaksudkan mengamankan program desa, melainkan yang lebih utama bagaimana dana tersebut dapat dijadikan motor pertumbuhan ekonomi dari desa.

Maka dana desa tersebut akan digunakan sebagai pengungkit melalui badan usaha milik desa (BUMDes) yang akan menghasilkan uang. Untuk membentuk dan menggerakkan BUMDes, relative tidak ada masalah karena dana desa yang dibagikan rata-rata sebesar Rp670 juta dapat dialokasikan

Namun Menteri PDTT Eko Putro mengakui dalam pembentukan BUMDes memang memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya meski banyak BUMDes yang sukses, tapi banyak juga yang gagal.

“BUMDes ada yang untungnya Rp100 juta bahkan ada Rp10 miliar. Tapi biasanya itu desa yang dekat kota dan SDM-nya baik. Banyak BUMDes yang tak punya SDM baik. Ini yang harus kita dorong,” tuturnya.

Persoalan lainnya yakni, bagaimana menetapkan arah dan fokus badan usaha yang akan dikembangkan badan usaha tersebut. Terkait dengan arah dan fokus BUMDes, diwanti-wanti agar lembaga pemerintahan didesa harus memilih dengan tepat dan mengawal betul bidang ekonomi apa yang menjadi fokus sasaran bisnis BUMDes.

Menurutnya banyak desa yang masih belum fokus dalam mengembangkan potensinya. Misalnya dalam satu desa sering ditemui banyak jenis yang ditanam petani, padahal di sisi lain biaya produksi cukup mahal. “Sudah banyak jenisnya, tapi jumlahnya sedikit. Belum lagi alur distibusinya panjang. Sehingga ekonomi tidak bergerak,” ungkapnya.

Maka dari itu, dia menerangkan pemerintah mencanangkan produk unggulan desa (prudes). Program ini merupakan pengembangan satu komoditas unggulan di setiap desa. Dengan begitu diharapkan desa menjadi lebih fokus. “Jadi jika setiap desa fokus dengan produk yang sama, maka akan tercipta kawasan dengan komoditas unggulan. Sehingga pada akhirnya menciptakan pusat skala ekonomi yang lebih besar,” papar dia.