Atasi Ketimpangan Sosial, Menko Darmin Dorong Pemerataan Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan pemerataan ekonomi. Menurutnya kebijakan ini akan mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi selama ini.
(Baca Juga: BPS Klaim Ketimpangan di Indonesia Turun Tipis)
Lebih lanjut dia menerangkan sejak krisis ekonomi tahun 1998, pertumbuhan ekonomi terbilang relatif membaik. Di mana meski kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan, namun ketimpangan sosial masih memburuk.
"Tetapi satu setengah tahun terakhir Anda lihat gini ratio, sudah diumumkan dua kali berturut-turut turun, walaupun kecil," ujar Darmin usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2017).
(Baca Juga: Cari Terobosan Atasi Ketimpangan, Jokowi Akan Bentuk Bank Wakaf)
Kendati gini ratio mengalami kenaikan, Darmin menilai secara akumulasi jangka panjang masih perlu dikoreksi. Karena itu, dia menambahkan perlu ada kebijakan tajam yang perlu diterapkan untuk mengatasi ketimpangan tersebut.
Menurutnya, realisasi kebijakan pemerataan harus ditekankan kepada dua prinsip mendasar yakni, masalah prinsip keadilan dan perluasan akses modal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di masyarakat.
"Jadi ada dalam terminologinya ada equality, ada equity. Karena kalau ngga ada modal, orang bermain di pasar akan ada orang yang tertinggal. Jadi itu prinsip dasar," paparnya.
(Baca Juga: BPS Klaim Ketimpangan di Indonesia Turun Tipis)
Lebih lanjut dia menerangkan sejak krisis ekonomi tahun 1998, pertumbuhan ekonomi terbilang relatif membaik. Di mana meski kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan, namun ketimpangan sosial masih memburuk.
"Tetapi satu setengah tahun terakhir Anda lihat gini ratio, sudah diumumkan dua kali berturut-turut turun, walaupun kecil," ujar Darmin usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2017).
(Baca Juga: Cari Terobosan Atasi Ketimpangan, Jokowi Akan Bentuk Bank Wakaf)
Kendati gini ratio mengalami kenaikan, Darmin menilai secara akumulasi jangka panjang masih perlu dikoreksi. Karena itu, dia menambahkan perlu ada kebijakan tajam yang perlu diterapkan untuk mengatasi ketimpangan tersebut.
Menurutnya, realisasi kebijakan pemerataan harus ditekankan kepada dua prinsip mendasar yakni, masalah prinsip keadilan dan perluasan akses modal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di masyarakat.
"Jadi ada dalam terminologinya ada equality, ada equity. Karena kalau ngga ada modal, orang bermain di pasar akan ada orang yang tertinggal. Jadi itu prinsip dasar," paparnya.
(akr)