Pemerintah Didesak Segera Susun Roadmap Hilirisasi Mineral
Pemerintah Didesak Segera Susun Roadmap Hilirisasi Mineral
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta segera menyusun peta jalan atau roadmap hilirisasi mineral. Pasalnya roadmap terkait peningkatan nilai tambah berbeda dengan hilirisasi.
"Pemerintah sebaiknya membedakan hilirisasi dengan nilai tambah. Hilirisasi seharusnya dibedakan dan tidak dibebankan dengan pemegang izin usaha pertambangan," ujar Ketua Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3EI) Erry Sofyan di Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Dia meminta pemerintah menaruh perhatian besar pada industri hilir. Menurutnya, roadmap industri berbasis mineral logam sangat penting karena pemegang IUP telah melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah sesuai amanat Undang-Undang Minerba. "Sudah seharusnya hilirisasi dimulai dan dilakukan Kementerian Perindustrian," katanya.
Menurutnya, program meningkatkan nilai tambah pelaku usaha tambang bauksit telah berjalan dengan melaksanakan grading, washing, dan screening. Namun sejauh ini belum memiliki kemampuan hilirisasi dengan membangun industri berbasis mineral bauksit.
Sementara, Ketua DPP Partai Hanura Sudewo menuturkan, hasil pengolahan di sektor pertambangan yang dilakukan pemegang IUP diperlukan untuk mewujudkan industri logam dasar, di mana kegiatan industri ini di luar kegiatan pertambangan.
Sebab itu, pemerintah perlu mengatur lebih lanjut pengelolaan industri logam dasar pada sektor lain. Saat ini, investor smelter mayoritas dikuasai asing, sehingga hasil smelter di Indonesia tetap dijual ke China, Jepang, atau Korea Selatan (Korsel).
Seperti produk smelter nikel yakni nikel matte atau ferronikel yang diekspor ke negara-negara tersebut. "Kemudian kita mengimpor lagi dalam bentuk produk jadi yang sudah pasti lebih mahal. Jika kita ingin mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, maka harus dibangun industri hilir yang siap mengolah produk smelter," terangnya.
Dengan adanya industri hilir, pemerintah dapat mengurangi impor barang jadi berbasis mineral logam dan memperkokoh perekonomian negara. Dia mengingatkan keberhasilan pembangunan industri berbasis mineral logam butuh peran besar pemerintah melalui BUMN.
"Saya mendorong pemerintah untuk membuat roadmap pembangunan industri logam dasar untuk kedaulatan mineral logam di bawah Kementerian Perindustrian guna mewujudkan program hilirisasi," tutupnya.
"Pemerintah sebaiknya membedakan hilirisasi dengan nilai tambah. Hilirisasi seharusnya dibedakan dan tidak dibebankan dengan pemegang izin usaha pertambangan," ujar Ketua Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3EI) Erry Sofyan di Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Dia meminta pemerintah menaruh perhatian besar pada industri hilir. Menurutnya, roadmap industri berbasis mineral logam sangat penting karena pemegang IUP telah melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah sesuai amanat Undang-Undang Minerba. "Sudah seharusnya hilirisasi dimulai dan dilakukan Kementerian Perindustrian," katanya.
Menurutnya, program meningkatkan nilai tambah pelaku usaha tambang bauksit telah berjalan dengan melaksanakan grading, washing, dan screening. Namun sejauh ini belum memiliki kemampuan hilirisasi dengan membangun industri berbasis mineral bauksit.
Sementara, Ketua DPP Partai Hanura Sudewo menuturkan, hasil pengolahan di sektor pertambangan yang dilakukan pemegang IUP diperlukan untuk mewujudkan industri logam dasar, di mana kegiatan industri ini di luar kegiatan pertambangan.
Sebab itu, pemerintah perlu mengatur lebih lanjut pengelolaan industri logam dasar pada sektor lain. Saat ini, investor smelter mayoritas dikuasai asing, sehingga hasil smelter di Indonesia tetap dijual ke China, Jepang, atau Korea Selatan (Korsel).
Seperti produk smelter nikel yakni nikel matte atau ferronikel yang diekspor ke negara-negara tersebut. "Kemudian kita mengimpor lagi dalam bentuk produk jadi yang sudah pasti lebih mahal. Jika kita ingin mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, maka harus dibangun industri hilir yang siap mengolah produk smelter," terangnya.
Dengan adanya industri hilir, pemerintah dapat mengurangi impor barang jadi berbasis mineral logam dan memperkokoh perekonomian negara. Dia mengingatkan keberhasilan pembangunan industri berbasis mineral logam butuh peran besar pemerintah melalui BUMN.
"Saya mendorong pemerintah untuk membuat roadmap pembangunan industri logam dasar untuk kedaulatan mineral logam di bawah Kementerian Perindustrian guna mewujudkan program hilirisasi," tutupnya.
(izz)
Explore More