Calo Bikin Harga Gas Bumi Selangit di Medan
Kamis, 09 Februari 2017 - 15:22 WIB
Calo Bikin Harga Gas Bumi Selangit di Medan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menindak tegas maraknya trader gas tak berfasilitas yang menguasai alokasi gas alias calo gas sehingga membuat harga gas bumi di Indonesia sangat tinggi. Salah satu contohnya ketika industri di Medan, Sumatera Utara terpaksa membayar lebih mahal gas bumi yang dibelinya karena PT Pertagas Niaga mengutip USD1,55 per MMBTU, padahal Pertagas Niaga tidak memiliki pipa gas.
"Industri di Medan sudah lama mengeluhkan ini. Mereka harus bayar lebih mahal karena ada calo gas, pemerintah tidak boleh kalah sama calo gas ini," jelas Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Roby Agusman Harahap seperti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara Jenny Luciana Berutu menuturkan, pihaknya meminta agar pemerintah memperbaiki tata kelola gas bumi terutama terkait masalah alokasi gas bumi. Karena sudah sekian lama, Kementerian ESDM memberikan alokasi gas ke badan usaha yang justru tidak punya infrastruktur, hanya bermodal kertas dan kedekatan dengan penguasa.
"Kementerian ESDM justru memberikan alokasi gas ke badan usaha yang tidak punya infrastruktur gas. Contohnya di Medan, ada PGN yang punya pipa gas langsung ke industri di Medan, tapi tidak dapat alokasi gas. Alokasi gas justru jatuh ke badan usaha yang tidak punya infrastruktur, ini aneh tapi nyata terjadi di Medan," ungkap Jenny.
Selain itu, buruknya tata kelola gas juga diperparah dengan adanya praktek ilegal penjualan LNG (gas alam cair).
"Ada badan usaha jualan LNG pakai truk tanpa izin alias ilegal dan dibiarkan. Ini kami minta untuk dihentikan segera. Pertamina sudah mati-matian bangun pipa gas dari Arun ke Belawan ratusan kilometer, ada truk LNG ini ya pipa tersebut nggak kepakai, ngapain dulu pemerintah minta pipa gas Arun-Belawan dibangun," tandasnya.
"Industri di Medan sudah lama mengeluhkan ini. Mereka harus bayar lebih mahal karena ada calo gas, pemerintah tidak boleh kalah sama calo gas ini," jelas Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Roby Agusman Harahap seperti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara Jenny Luciana Berutu menuturkan, pihaknya meminta agar pemerintah memperbaiki tata kelola gas bumi terutama terkait masalah alokasi gas bumi. Karena sudah sekian lama, Kementerian ESDM memberikan alokasi gas ke badan usaha yang justru tidak punya infrastruktur, hanya bermodal kertas dan kedekatan dengan penguasa.
"Kementerian ESDM justru memberikan alokasi gas ke badan usaha yang tidak punya infrastruktur gas. Contohnya di Medan, ada PGN yang punya pipa gas langsung ke industri di Medan, tapi tidak dapat alokasi gas. Alokasi gas justru jatuh ke badan usaha yang tidak punya infrastruktur, ini aneh tapi nyata terjadi di Medan," ungkap Jenny.
Selain itu, buruknya tata kelola gas juga diperparah dengan adanya praktek ilegal penjualan LNG (gas alam cair).
"Ada badan usaha jualan LNG pakai truk tanpa izin alias ilegal dan dibiarkan. Ini kami minta untuk dihentikan segera. Pertamina sudah mati-matian bangun pipa gas dari Arun ke Belawan ratusan kilometer, ada truk LNG ini ya pipa tersebut nggak kepakai, ngapain dulu pemerintah minta pipa gas Arun-Belawan dibangun," tandasnya.
(akr)
