Banyak Proyek Infrastruktur Mangkrak karena Bergantung ke APBN
Banyak Proyek Infrastruktur Mangkrak karena Bergantung ke APBN
A
A
A
JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, banyak proyek yang mangkrak atau pembangunannya tersendat menyalahkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup. Paling mencolok yakni tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang terbengkalai 20 tahun.
Bambang bingung jalan tol yang melewati ibu kota negara ini bisa tak selesai-selesai. Bahkan dinilainya tidak masuk akal karena proyek tersebut prestisius.
"Ini jalan tol yang entah kenapa bisa mangkrak. Kalau kita ambil logika teori, ini enggak masuk akal, tol ini menguhubungkan dari Jakarta yang paling padat. Lalu Bekasi langsung ke tengah kota," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Dia menjelaskan, pembangunan proyek jalan tol melayang yang memiliki panjang 21,5 km itu semestinya telah berjalan lancar. Syaratnya jika ada inisiatif mencari sumber pendanaan lain selain bergantung ke APBN.
"Itu menjadi salah satu contoh, bahwa ada pihak yang tidak berani mulai menjalankannya. Oleh karena itu kita harapkan skema PINA bisa memecah hal itu. Dari proyek yang tadinya mangkrak karena isu financing kita kasih (alternatif)," kata Bambang.
Pemerintah, lanjut dia, memberikan alternatif penyediaan infrastruktur melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Dengan adanya alternatif ini, diharapkan tidak ada lagi alasan pembangunan terhambat karena pembiayaan yang kurang.
"PINA dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan proyek infrastruktur agar pembangunan bisa terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan," pungkasnya.
Bambang bingung jalan tol yang melewati ibu kota negara ini bisa tak selesai-selesai. Bahkan dinilainya tidak masuk akal karena proyek tersebut prestisius.
"Ini jalan tol yang entah kenapa bisa mangkrak. Kalau kita ambil logika teori, ini enggak masuk akal, tol ini menguhubungkan dari Jakarta yang paling padat. Lalu Bekasi langsung ke tengah kota," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Dia menjelaskan, pembangunan proyek jalan tol melayang yang memiliki panjang 21,5 km itu semestinya telah berjalan lancar. Syaratnya jika ada inisiatif mencari sumber pendanaan lain selain bergantung ke APBN.
"Itu menjadi salah satu contoh, bahwa ada pihak yang tidak berani mulai menjalankannya. Oleh karena itu kita harapkan skema PINA bisa memecah hal itu. Dari proyek yang tadinya mangkrak karena isu financing kita kasih (alternatif)," kata Bambang.
Pemerintah, lanjut dia, memberikan alternatif penyediaan infrastruktur melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Dengan adanya alternatif ini, diharapkan tidak ada lagi alasan pembangunan terhambat karena pembiayaan yang kurang.
"PINA dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan proyek infrastruktur agar pembangunan bisa terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan," pungkasnya.
(ven)
Explore More