Mencari Jalan Tengah antara Freeport dengan Pemerintah
Senin, 20 Februari 2017 - 20:33 WIB
Mencari Jalan Tengah antara Freeport dengan Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai harus ada jalan tengah antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah untuk mengatasi kekisruhan yang terjadi belakangan ini. Keduanya dinilai harus bisa mengambil keputusan yang sama-sama menguntungkan atau win-win solution.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah butuh Freeport dan juga sebaliknya. Keberlangsungan investasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut dibutuhkan untuk menggerakan perekonomian nasional.
"Saya menilai harus ada jalan tengah antara pemerintah dan Freeport, apa yang harus pemerintah lakukan itu (larangan ekspor konsentrat) merupakan perintah UU. Karena itu, kita mendukung pemerintah dalam konteks ini, tapi pemerintah harus membuat jalan keluar yang bijak agar Freeport bisa tetap eksis dan selama itu saling menguntungkan," ujarnya di Jakarta, Senin (20/2/2017).
Bahlil menegaskan, kedua pihak harus ada di tempat yang seimbang. Tidak boleh ada salah satu yang hanya memanfaatkan kekayaan negara orang lain tanpa memberikan timbal balik apa-apa.
Baca: Ancam PHK Karyawan, Freeport Dinilai Bikin Ribut
"Jadi jangan ambil untung banyak-banyak juga. Jangan untuk perusahaan besar tapi kembali ke negara sedikit, repot kalau begitu," katanya.
Pria kelahiran Papua ini menambahkan, pemerintah harus segera melakukan negosiasi ulang dengan Freeport terkait keberlanjutan bisnisnya di Tanah Air. Satu hal yang tak kalah penting yakni kesetaraan aturan untuk semua perusahaan, sehingga tidak ada yang dispesialkan.
"Itu saja, negosiasi lagi, yang terpenting bagi kita dunia usaha ada keadilan, keadilan untuk negara, kalau UU diberlakukan ke seluruh perusahaan harus tanpa terkecuali. Akan tetapi alangkah lebih baik negara buat win-win solution, negara dan Freeport dapat hasil positif, cari jalan keluar yang terbaik," pungkasnya.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah butuh Freeport dan juga sebaliknya. Keberlangsungan investasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut dibutuhkan untuk menggerakan perekonomian nasional.
"Saya menilai harus ada jalan tengah antara pemerintah dan Freeport, apa yang harus pemerintah lakukan itu (larangan ekspor konsentrat) merupakan perintah UU. Karena itu, kita mendukung pemerintah dalam konteks ini, tapi pemerintah harus membuat jalan keluar yang bijak agar Freeport bisa tetap eksis dan selama itu saling menguntungkan," ujarnya di Jakarta, Senin (20/2/2017).
Bahlil menegaskan, kedua pihak harus ada di tempat yang seimbang. Tidak boleh ada salah satu yang hanya memanfaatkan kekayaan negara orang lain tanpa memberikan timbal balik apa-apa.
Baca: Ancam PHK Karyawan, Freeport Dinilai Bikin Ribut
"Jadi jangan ambil untung banyak-banyak juga. Jangan untuk perusahaan besar tapi kembali ke negara sedikit, repot kalau begitu," katanya.
Pria kelahiran Papua ini menambahkan, pemerintah harus segera melakukan negosiasi ulang dengan Freeport terkait keberlanjutan bisnisnya di Tanah Air. Satu hal yang tak kalah penting yakni kesetaraan aturan untuk semua perusahaan, sehingga tidak ada yang dispesialkan.
"Itu saja, negosiasi lagi, yang terpenting bagi kita dunia usaha ada keadilan, keadilan untuk negara, kalau UU diberlakukan ke seluruh perusahaan harus tanpa terkecuali. Akan tetapi alangkah lebih baik negara buat win-win solution, negara dan Freeport dapat hasil positif, cari jalan keluar yang terbaik," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
