Pemerintah Banjir Desakan Putus Kontrak Freeport
Selasa, 21 Februari 2017 - 19:21 WIB
Pemerintah Banjir Desakan Putus Kontrak Freeport
A
A
A
JAKARTA - Desakan agar pemerintah memutus kontrak PT. Freeport Indonesia terus menggelinding. Pasalnya perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut tidak kunjung mau mematuhi aturan perundang-undangan pemerintah Indonesia. Kali ini, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia yang mendukung agar kontrak Freeport diputus.
"Kita mendukung penuh langkah pemerintah yang akan memutus kontrak Freeport demi kedaulatan NKRI, apalagi Freeport tidak mau mengikuti aturan peraturan Pemerintah Indonesia," kata Ketua Umum DPP IPI, KH. Zaini Ahmad di Jakarta, Selasa (21/2/2017).
(Baca Juga: DPR Dukung Pemerintah Tegakkan UU Minerba Terkait Freeport )
Menurut Kyai yang biasa disapa Gus Zaini, langkah yang diambil pemerintah ini merupakan langkah solutif untuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, apalagi Freeport tidak mau ikut Peraturan Peraturan Pemerintah. "Daripada Freeport tidak ada mematuhi aturan di Indonesia, kan sudah tepat kalau kontraknya diputus. Kita mendukung langkah pemerintah ini" jelas pengasuh Ponpes Al-Ikhlas Pasuruan, Jawa Timur ini.
(Baca Juga: Freeport Sebut Pemerintah Tak Bisa Sepihak Putus Kontrak )
Lebih lanjut dia menerangkan sudah saatnya pemerintah Indonesia tegas terhadap Freeport. Alasannya, sudah puluhan tahun kekayaan alam dikuras oleh perusahaan tambang yang berafiliasi dengan Freeport McMoran di AS itu
Tak hanya itu dia menambahkan, dampak yang ditimbulkan tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada pemerintah. "Bisa dilihat dari sisi keuntungan eksport konsentrat 2 juta ton tiap tahunnya berapa. Sementara Indonesia hanya dapat sekian cuil saja dari pajak, dan retribusinya," paparnya.
"Kita mendukung penuh langkah pemerintah yang akan memutus kontrak Freeport demi kedaulatan NKRI, apalagi Freeport tidak mau mengikuti aturan peraturan Pemerintah Indonesia," kata Ketua Umum DPP IPI, KH. Zaini Ahmad di Jakarta, Selasa (21/2/2017).
(Baca Juga: DPR Dukung Pemerintah Tegakkan UU Minerba Terkait Freeport )
Menurut Kyai yang biasa disapa Gus Zaini, langkah yang diambil pemerintah ini merupakan langkah solutif untuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, apalagi Freeport tidak mau ikut Peraturan Peraturan Pemerintah. "Daripada Freeport tidak ada mematuhi aturan di Indonesia, kan sudah tepat kalau kontraknya diputus. Kita mendukung langkah pemerintah ini" jelas pengasuh Ponpes Al-Ikhlas Pasuruan, Jawa Timur ini.
(Baca Juga: Freeport Sebut Pemerintah Tak Bisa Sepihak Putus Kontrak )
Lebih lanjut dia menerangkan sudah saatnya pemerintah Indonesia tegas terhadap Freeport. Alasannya, sudah puluhan tahun kekayaan alam dikuras oleh perusahaan tambang yang berafiliasi dengan Freeport McMoran di AS itu
Tak hanya itu dia menambahkan, dampak yang ditimbulkan tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada pemerintah. "Bisa dilihat dari sisi keuntungan eksport konsentrat 2 juta ton tiap tahunnya berapa. Sementara Indonesia hanya dapat sekian cuil saja dari pajak, dan retribusinya," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
