Menaker Terbang ke Papua Selesaikan Kasus PHK Freeport

Jum'at, 24 Februari 2017 - 13:42 WIB
Menaker Terbang ke Papua...
Menaker Terbang ke Papua Selesaikan Kasus PHK Freeport
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri segera terbang ke Papua untuk menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Freeport Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dengan ancama Freeport yang akan melakukan PHK Massal.

(Baca: PHK Karyawan Jadi Senjata Freeport agar Dapat Tiket Ekspor )

PHK massal menjadi ancaman yang dilayangkan Freeport karena hingga saat ini raksasa tambang tersebut belum diizinkan untuk ekspor konsentrat. Dengan dilarangnya ekspor konsentrat ini, produksi Freeport pun menurun sehingga berakibat pada pengurangan tenaga kerja.

"‎Kan sudah diberikan ke Menaker (PHK Freeport). Kan mau ke sana (Papua) besok atau lusa," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Sebelumnya, Juru Bicara Freeport Riza Pratama mengemukakan, jika Freeport tidak kunjung bisa ekspor maka ada potensi penurunan produksi dan berujung pada pengurangan jumlah karyawan. Hal tersebut pun telah diinformasikan kepada karyawannya di Indonesia.

"‎Ya harus ada plan-nya apa kalau kita tidak bisa ekspor dalam waktu dekat. Itu plan yang kita pelajari (pengurangan produksi dan karyawan)," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, pihaknya berharap, raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut segera mendapatkan izin ekspor konsentrat dari pemerintah. Sehingga, pengurangan produksi maupun karyawan tidak akan terjadi.

(Baca: PHK Karyawan Jadi Senjata Freeport agar Dapat Tiket Ekspor )

"Kita sudah ada notifikasi. Ini kita harapkan proses ekspor kita akan berjalan sebentar lagi. Kita harapkan tidak sampai ke arah itu (pengurangan produksi dan pengurangan karyawan)," ‎imbuh dia.

Saat ini, lanjut Riza, Freeport telah berkomitmen mengubah status KK menjadi IUPK.‎ Namun, Freeport juga mengajukan syarat kepada pemerintah sebelum status kontraknya berubah.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada titik temu antara pemerintah dan perusahaan tambang kelas kakap tersebut. Sehingga, Freeport juga untuk sementara waktu tidak bisa ekspor konsentrat.

Baca Juga:

Freeport Akan PHK Karyawan, Pemerintah Dinilai Tak Perlu Takut
Ancaman PHK Massal Disebut Lagu Lama Freeport Tekan Pemerintah
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Smelter Freeport di...
Smelter Freeport di Gresik Terbakar, Tim Gabungan Damkar Dikerahkan ke Lokasi
Smelter Manyar Jadi...
Smelter Manyar Jadi Titik Awal Integrasi Industri dan Lingkungan Hidup
Produksi Katoda Dimulai,...
Produksi Katoda Dimulai, Smelter PTFI Jadi Contoh Hilirisasi Pro-Rakyat
Tarif Impor AS Tak Guncang...
Tarif Impor AS Tak Guncang Smelter Nasional, Diversifikasi Ekspor Jadi Kunci Hilirisasi
PTFI Perkuat Fondasi...
PTFI Perkuat Fondasi Ekonomi Papua Tengah, Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan lewat Investasi Jangka Panjang
PT Freeport Indonesia...
PT Freeport Indonesia Raih Pengakuan Global Esri untuk Inovasi dan Dampak Keberlanjutan
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
8 jam yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
8 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
8 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
9 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
9 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
10 jam yang lalu
Infografis
11 Bandara Papua Ditutup...
11 Bandara Papua Ditutup Sementara Imbas Penembakan Pesawat Smart Air
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved