REI Jateng Minta Pemda Susun Data Backlog Perumahan
REI Jateng Minta Pemda Susun Data Backlog Perumahan
A
A
A
SEMARANG - Real Estat Indonesia Jawa Tengah meminta pemerintah daerah untuk menyusun data backlog perumahan seakurat mungkin. Data tentang kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan yang dibutuhkan masyarakat tersebut penting untuk menghitung kekurangan riil jumlah rumah.
"Data backlog Jateng sangat diperlukan karena ada perbedaan antara data satu dan lainnya," ucap Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah, MR Prijanto, Senin (27/2/2017).
Dia menegaskan, REI membutuhkan data akurat backlog dan diuji keakuratannya. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap perumahan akan diketahui.
"Contohnya PNS, akan dihitung dan diketahui data yang belum punya rumah, termasuk golongan dan lokasi dimana mereka punya. Angka ini akan lebih akurat berapa jumlah kekurangan rumah," katanya.
Selain PNS, ia menyebut kepolisian dan TNI juga sudah memiliki lahan untuk mendukung pengadaan perumahan. "Mereka punya tanah, REI yang membangun," tambahnya.
Oleh karena itu, ia mendorong instansi pemerintah lainnya untuk memiliki "land banking". Faktor lain dalam realisasi penyediaan perumahan, kata dia, yakni dukungan regulasi pemerintah daerah.
"Salah satunya Kota Semarang, yang sudah menyampaikan hambatan perumahan antara lain perizinan, mereka menyatakan akan mempercepat perizinan," katanya. Perizinan tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan tata ruang agar tidak terjadi tumpang tindih.
Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah Bidang Humas, Promosi dan Publikasi, Dibya K Hidayat menambahkan, harga tanah tinggi jadi masalah mewujudkan rumah bersubsidi. "Ketersediaan tanah di kota besar sangat sempit sehingga pengembang merasa kesulitan," katanya.
REI, lanjut dia, mendorong pemerintah setempat untuk menyediakan bank tanah. Ketersediaan bank tanah akan meminimalisir kenaikan harga tanah. "Harga akan terus naik sehingga tidak memungkinkan untuk FLPP," katanya.
"Data backlog Jateng sangat diperlukan karena ada perbedaan antara data satu dan lainnya," ucap Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah, MR Prijanto, Senin (27/2/2017).
Dia menegaskan, REI membutuhkan data akurat backlog dan diuji keakuratannya. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap perumahan akan diketahui.
"Contohnya PNS, akan dihitung dan diketahui data yang belum punya rumah, termasuk golongan dan lokasi dimana mereka punya. Angka ini akan lebih akurat berapa jumlah kekurangan rumah," katanya.
Selain PNS, ia menyebut kepolisian dan TNI juga sudah memiliki lahan untuk mendukung pengadaan perumahan. "Mereka punya tanah, REI yang membangun," tambahnya.
Oleh karena itu, ia mendorong instansi pemerintah lainnya untuk memiliki "land banking". Faktor lain dalam realisasi penyediaan perumahan, kata dia, yakni dukungan regulasi pemerintah daerah.
"Salah satunya Kota Semarang, yang sudah menyampaikan hambatan perumahan antara lain perizinan, mereka menyatakan akan mempercepat perizinan," katanya. Perizinan tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan tata ruang agar tidak terjadi tumpang tindih.
Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah Bidang Humas, Promosi dan Publikasi, Dibya K Hidayat menambahkan, harga tanah tinggi jadi masalah mewujudkan rumah bersubsidi. "Ketersediaan tanah di kota besar sangat sempit sehingga pengembang merasa kesulitan," katanya.
REI, lanjut dia, mendorong pemerintah setempat untuk menyediakan bank tanah. Ketersediaan bank tanah akan meminimalisir kenaikan harga tanah. "Harga akan terus naik sehingga tidak memungkinkan untuk FLPP," katanya.
(ven)
Explore More