Kerap Ubah Anggaran, Sri Mulyani Sebut K/L Asal Buat Perencanaan
Selasa, 28 Februari 2017 - 12:59 WIB
Kerap Ubah Anggaran, Sri Mulyani Sebut K/L Asal Buat Perencanaan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir Kementerian dan Lembaga (K/L) yang kerap mengubah dan merevisi perencanaan anggaran yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Menurutnya, hal tersebut mencerminkan buruknya perencanaan dan kurangnya komitmen kementerian dalam mencapai tujuan nasional.
Dia mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan negara untuk kementerian dan lembaga dapat menggerakkan perekonomian, jika pelaksanaan belanja negara dilakukan konsisten dengan tujuan nasional untuk memakmurkan masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak akan terwujud jika kementerian dan lembaga sibuk merevisi DIPA yang telah disusun sejak awal.
"Fungsi dari awal perencanaan yang sesuai tujuan pembangunan nasional sangat penting, jangan asal membuat perencanaan. Begitu disetujui, lalu dilakukan revisi DIPA. Kalau terjadi revsi DIPA, menggambarkan buruknya perencanaan dan tidak kuatnya komitmen terhadap tujuan nasional," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
(Baca Juga: Sri Mulyani Jawab Sindiran Jokowi Soal PNS Sibuk Urus SPJ )
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mempertanyakan bagaimana mekanisme penyusunan DIPA yang dilakukan K/L jika kedepannya dilakukan perubahan. Menurutnya, penyusunan DIPA seharusnya tidak dilakukan secara asal-asalan.
"Waktu bikin perencanaan mikirnya seperti apa, apa yang penting jalan dulu. Yang bagus-bagus supaya Menkeu setuju, Bappenas setuju, DPR setuju dan habis itu direvisi seenaknya sndiri," imbuh dia.
Wanita yang akrab disapa Ani ini menilai, revisi DIPA akan memengaruhi kualitas dan efektivitas anggaran. Semakin sering DIPA digeser untuk tujuan lain maka semakin banyak inefisiensi dan pemborosan yang dilakukan.
"Karena anggaran dibelak-belokkan untuk tujuan lain, maka semakin besar angaran tidak cepat memakmurkan rakyat, malah kemungkinan terjadi inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu," tuturnya.
Mantan Menko bidang Perekonomian ini menambahkan, anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik. Namun juga menggambarkan martabag bangsa yang baik.
"Ini menggambarkan suatu negara diurus dengan benar, menceritakan karakter suatu bangsa kita. Perencanaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggarn yang amburadul menggambarkan negara yang amburadul. Enggak rela Indonesia diangap sebagau negara yang tidak diuurs secara serius. Jadi harus dilakukan monitoring koordinasi menyamakan persepsi," paparnya.
Dia mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan negara untuk kementerian dan lembaga dapat menggerakkan perekonomian, jika pelaksanaan belanja negara dilakukan konsisten dengan tujuan nasional untuk memakmurkan masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak akan terwujud jika kementerian dan lembaga sibuk merevisi DIPA yang telah disusun sejak awal.
"Fungsi dari awal perencanaan yang sesuai tujuan pembangunan nasional sangat penting, jangan asal membuat perencanaan. Begitu disetujui, lalu dilakukan revisi DIPA. Kalau terjadi revsi DIPA, menggambarkan buruknya perencanaan dan tidak kuatnya komitmen terhadap tujuan nasional," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
(Baca Juga: Sri Mulyani Jawab Sindiran Jokowi Soal PNS Sibuk Urus SPJ )
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mempertanyakan bagaimana mekanisme penyusunan DIPA yang dilakukan K/L jika kedepannya dilakukan perubahan. Menurutnya, penyusunan DIPA seharusnya tidak dilakukan secara asal-asalan.
"Waktu bikin perencanaan mikirnya seperti apa, apa yang penting jalan dulu. Yang bagus-bagus supaya Menkeu setuju, Bappenas setuju, DPR setuju dan habis itu direvisi seenaknya sndiri," imbuh dia.
Wanita yang akrab disapa Ani ini menilai, revisi DIPA akan memengaruhi kualitas dan efektivitas anggaran. Semakin sering DIPA digeser untuk tujuan lain maka semakin banyak inefisiensi dan pemborosan yang dilakukan.
"Karena anggaran dibelak-belokkan untuk tujuan lain, maka semakin besar angaran tidak cepat memakmurkan rakyat, malah kemungkinan terjadi inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu," tuturnya.
Mantan Menko bidang Perekonomian ini menambahkan, anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik. Namun juga menggambarkan martabag bangsa yang baik.
"Ini menggambarkan suatu negara diurus dengan benar, menceritakan karakter suatu bangsa kita. Perencanaan penggunaan dan pertanggungjawaban anggarn yang amburadul menggambarkan negara yang amburadul. Enggak rela Indonesia diangap sebagau negara yang tidak diuurs secara serius. Jadi harus dilakukan monitoring koordinasi menyamakan persepsi," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
