Soal Freeport, Arcandra Pastikan Rakyat Papua Dilibatkan
Soal Freeport, Arcandra Pastikan Rakyat Papua Dilibatkan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan, pemerintah akan melibatkan masyarakat Papua dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia. Saat ini, pemerintah memang tengah berunding terkait status kontrak dan divestasi saham dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
"Kita harus selesaikan ini secara menyeluruh. Kalau pertanyaan apa penyelesaian melibatkan masyarakat sekitar, tanah adat dll, jawabannya iya," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
(Baca Juga: Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat Adat soal Freeport
Sementara untuk permintaan Pemerintah Kabupaten Mimika agar saham divestasi dibagi untuk pemerintah daerah, mantan Menteri ESDM ini menyatakan, divestasi akan melalui koridor yang telah ditetapkan. Terpenting, Freeport harus divestasi saham sebesar 51%.
"Yang ditawarkan pertama kali kan pemerintah pusat, kemudian pemda, BUMN, BUMD, swasta nasional, baru IPO. Jadi penyelesaiannya kita lihat dari urutan tadi. Nanti detail akan kita bahas. Yang jelas kita hrus berjuang bgmn caranya Freeport mau divestasi 51%," tandasnya.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah tidak mengabaikan masyarakat adat Suku Amungme dan melibatkan mereka saat melakukan perundingan dengan Freeport Indonesia. Seperti diketahui pemerintah saat ini tengah melakukan perundingan dengan raksasa tambang asal AS tersebut, terkait perubahan status kontrak karya Freeport.
Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mengungkapkan, masyarakat lokal di Papua sejatinya juga memiliki hak atas pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada di Grasberg. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam perundingan mutlak diperlukan.
"Kepastian atas keterlibatan masyarakat lokal termasuk Pemkab Mimika, posisi mereka di dalam perundingan. Kami ingin masyarakat lokal harus jadi bagian subjek pengelolaan usaha Freeport di masa yang akan datang," katanya.
"Kita harus selesaikan ini secara menyeluruh. Kalau pertanyaan apa penyelesaian melibatkan masyarakat sekitar, tanah adat dll, jawabannya iya," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
(Baca Juga: Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat Adat soal Freeport
Sementara untuk permintaan Pemerintah Kabupaten Mimika agar saham divestasi dibagi untuk pemerintah daerah, mantan Menteri ESDM ini menyatakan, divestasi akan melalui koridor yang telah ditetapkan. Terpenting, Freeport harus divestasi saham sebesar 51%.
"Yang ditawarkan pertama kali kan pemerintah pusat, kemudian pemda, BUMN, BUMD, swasta nasional, baru IPO. Jadi penyelesaiannya kita lihat dari urutan tadi. Nanti detail akan kita bahas. Yang jelas kita hrus berjuang bgmn caranya Freeport mau divestasi 51%," tandasnya.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah tidak mengabaikan masyarakat adat Suku Amungme dan melibatkan mereka saat melakukan perundingan dengan Freeport Indonesia. Seperti diketahui pemerintah saat ini tengah melakukan perundingan dengan raksasa tambang asal AS tersebut, terkait perubahan status kontrak karya Freeport.
Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mengungkapkan, masyarakat lokal di Papua sejatinya juga memiliki hak atas pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada di Grasberg. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam perundingan mutlak diperlukan.
"Kepastian atas keterlibatan masyarakat lokal termasuk Pemkab Mimika, posisi mereka di dalam perundingan. Kami ingin masyarakat lokal harus jadi bagian subjek pengelolaan usaha Freeport di masa yang akan datang," katanya.
(akr)
Explore More