1 Km Lahan Tol Palindra Belum Rampung
1 Km Lahan Tol Palindra Belum Rampung
A
A
A
PALEMBANG - Meski jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) ditargetkan dapat dipergunakan pada arus mudik Idul Fitri tahun ini, namun proses pembebasan lahannya masih belum rampung.
Hal ini diketahui usai rapat pembahasan pembebasan lahan tol Palindra di kantor Gubernur Sumatra Selatan pada Kamis (16/3/2017). Berdasarkan datanya, pembebasan lahan tol Palindra baru mencapai 94,14% atau terdapat sekitar 5,86% lahan yang belum terselesaikan. Luasan yang belum terbebaskan itu sekitar satu kilometer persegi.
“Hal ini (pembebasan lahan) sebenarnya domain BPN dan pemerintah daerah, tapi memang jika belum rampung diselesaikan maka belum bisa dibangun,” kata Manager Proyek PT Hutama Karya, Hasan Turcahyo usai rapat, Kamis (16/3).
Menurut datanya, sesi yang paling banyak belum terbebaskan tersebut yakni berada di sesi II, yakni sesi yang berada antara Pemulutan dan KTM Rambutan. Selain sesi II, sesi III pengerjaan Palindra juga terdapat beberapa spot yang belum terselesaikan. “Luasan sekitar satu kilometer persegi itu, bukan bentang lurus, namun spot-spot yang terpisah, ada di sesi II maupun di sesi III,” ujarnya.
Meski lahan belum rampung 100% dibebaskan, namun dia merilis pembangunan tol Palindra sudah mencapai 52,168% secara keseluruhan. Dari pencapaian itu, sesi yang paling tinggi dalam proses pengerjaannya, yakni sesi I, antara titik Palembang-Pemulutan.
Proses pengerjaan sesi I, mencapai 74%. “Dengan target ini, berarti April-Mei sudah bisa selesai, dan dilintasi namun masih harus diuji coba untuk kemudian diterapkan pajak tolnya. Rencananya, pajak tol nantinya menggunakan e-voucher,” terangnya.
Berdasarkan data yang sama, pencapaian pengerjaan pada sesi II baru 3,39% dan sesi III sepanjang 47,48%. Permasalahan lahan ini, kata Hasan, sebenarnya tidak cukup berpengaruh pada pengerjaan fisik. “Jadi kerjakan dari sesi I, III dan baru II. Karena sesi II yang lahannya belum rampung tadi,” pungkasnya.
Sebelumnya ia menjelaskan pengerjaan tol Palindra di Sumsel menggunakan metode khusus, yakni metode vakum. Metode ini dipilih atas kondisi lahan pengerjaan yang berupa lahan rawa dengan kapasitas air yang cukup tinggi.
“Namun metode ini, ternyata direkomendasikan juga untuk sirkuit di Jakabaring. Sebenarnya, metode ini sudah dipakai negara RCC sejak dahulu dan di Indonesia baru dipergunakan di Palindra, Sumsel,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Plt Sekda Sumsel Joko Imam Santoso mengatakan pemerintah daerah membantu dalam upaya penyelesaian masalah antara dua pihak masyarakat yang saling klaim. Satu spot tanah di sesi II Palindra atau seluas 7 hektare, diklaim oleh dua kepemilikan. Karena itu, salah satu solusi yang ditawarkan agar penyelesaian sengketa lahan ini diselesaikan antar dua pihak masyarakat tersebut,
“Tadi dirapat sudah diputuskan untuk segera diselesaikan oleh dua pihak. Uang ganti rugi sudah diserahkan dan proses pembangunan Palindra harus terus jalan. Malah, sudah diprediksikan, arus mudik Lebaran sudah bisa lewat Palindra sesi I,” ujarnya.
Hal ini diketahui usai rapat pembahasan pembebasan lahan tol Palindra di kantor Gubernur Sumatra Selatan pada Kamis (16/3/2017). Berdasarkan datanya, pembebasan lahan tol Palindra baru mencapai 94,14% atau terdapat sekitar 5,86% lahan yang belum terselesaikan. Luasan yang belum terbebaskan itu sekitar satu kilometer persegi.
“Hal ini (pembebasan lahan) sebenarnya domain BPN dan pemerintah daerah, tapi memang jika belum rampung diselesaikan maka belum bisa dibangun,” kata Manager Proyek PT Hutama Karya, Hasan Turcahyo usai rapat, Kamis (16/3).
Menurut datanya, sesi yang paling banyak belum terbebaskan tersebut yakni berada di sesi II, yakni sesi yang berada antara Pemulutan dan KTM Rambutan. Selain sesi II, sesi III pengerjaan Palindra juga terdapat beberapa spot yang belum terselesaikan. “Luasan sekitar satu kilometer persegi itu, bukan bentang lurus, namun spot-spot yang terpisah, ada di sesi II maupun di sesi III,” ujarnya.
Meski lahan belum rampung 100% dibebaskan, namun dia merilis pembangunan tol Palindra sudah mencapai 52,168% secara keseluruhan. Dari pencapaian itu, sesi yang paling tinggi dalam proses pengerjaannya, yakni sesi I, antara titik Palembang-Pemulutan.
Proses pengerjaan sesi I, mencapai 74%. “Dengan target ini, berarti April-Mei sudah bisa selesai, dan dilintasi namun masih harus diuji coba untuk kemudian diterapkan pajak tolnya. Rencananya, pajak tol nantinya menggunakan e-voucher,” terangnya.
Berdasarkan data yang sama, pencapaian pengerjaan pada sesi II baru 3,39% dan sesi III sepanjang 47,48%. Permasalahan lahan ini, kata Hasan, sebenarnya tidak cukup berpengaruh pada pengerjaan fisik. “Jadi kerjakan dari sesi I, III dan baru II. Karena sesi II yang lahannya belum rampung tadi,” pungkasnya.
Sebelumnya ia menjelaskan pengerjaan tol Palindra di Sumsel menggunakan metode khusus, yakni metode vakum. Metode ini dipilih atas kondisi lahan pengerjaan yang berupa lahan rawa dengan kapasitas air yang cukup tinggi.
“Namun metode ini, ternyata direkomendasikan juga untuk sirkuit di Jakabaring. Sebenarnya, metode ini sudah dipakai negara RCC sejak dahulu dan di Indonesia baru dipergunakan di Palindra, Sumsel,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Plt Sekda Sumsel Joko Imam Santoso mengatakan pemerintah daerah membantu dalam upaya penyelesaian masalah antara dua pihak masyarakat yang saling klaim. Satu spot tanah di sesi II Palindra atau seluas 7 hektare, diklaim oleh dua kepemilikan. Karena itu, salah satu solusi yang ditawarkan agar penyelesaian sengketa lahan ini diselesaikan antar dua pihak masyarakat tersebut,
“Tadi dirapat sudah diputuskan untuk segera diselesaikan oleh dua pihak. Uang ganti rugi sudah diserahkan dan proses pembangunan Palindra harus terus jalan. Malah, sudah diprediksikan, arus mudik Lebaran sudah bisa lewat Palindra sesi I,” ujarnya.
(ven)
Explore More