Dua BPR Bermasalah Dalam Pengawasan OJK
Kamis, 23 Maret 2017 - 04:23 WIB
Dua BPR Bermasalah Dalam Pengawasan OJK
A
A
A
SEMARANG - Dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam pengawasan OJK Regional 3 karena kondisi tidak sehat. Rasio kecukupan modal dan kredit macet menjadi masalah yang dihadapi dua lembaga keuangan tersebut.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3, Hizbullah mengungkapkan, dua BPR tersebut masuk dalam pengawasan khusus selama tiga bulan.
"Hal ini dipicu permasalahan utama adalah modal dan kredit macet. Selama pengawasan, khusus keduanya sedang diupayakan disehatkan dengan berbagai upaya," katanya di sela-sela 'Sosialisasi Ketentuan LPS kepada BPD Jateng, BPR dan BPRS di Hotel MG Setos, Rabu (22/3/2017).
Menurutnya, langkah yang dilakukan antara lain meminta pemegang saham untuk menambah modal hingga mencukupi persyaratan serta mencarikan investor untuk menambah modal BPR tersebut. Selama proses mencari investor masih ada waktu untuk diselamatkan.
Secara umum, menurut dia, BPR di wilayah pengawasan OJK KR 3 berada dalam kondisi cukup baik. Tercatat dari 334 BPR yang ada di Jateng dan Yogyakarta, hanya dua yang berada dalam kondisi kurang sehat. "Angka itu kurang dari satu persen, artinya sangat kecil,” ujarnya.
Dia melanjutkan, perkembangan perekonomian di Jawa Tengah juga dinilai cukup baik. Hal ini mempengaruhi BPR untuk tumbuh di area ini juga dinilai sangat potensial. Namun begitu, pengelola harus mengelola BPR ini dengan baik. "Jangan sampai ada penyalahgunaan kredit. Sejauh ini asal pengelola dan pemegang saham enggak macam-macam, BPR itu hidup," katanya.
Direktur Group Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Agung Suprananto menambahkan, sejak berdiri pada 2005 lalu, telah menutup tujuh BPR yang berada di area Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pemicunya sebagian besar karena penyalahgunaan kredit.
"Terakhir mencabut izin BPR pada tahun 2015 lalu. Sepanjang tahun 2016 tidak ada, tahun ini harapannya juga tidak ada. Jikalau ada yang kurang sehat diupayakan untuk disehatkan kembali,” ujarnya.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3, Hizbullah mengungkapkan, dua BPR tersebut masuk dalam pengawasan khusus selama tiga bulan.
"Hal ini dipicu permasalahan utama adalah modal dan kredit macet. Selama pengawasan, khusus keduanya sedang diupayakan disehatkan dengan berbagai upaya," katanya di sela-sela 'Sosialisasi Ketentuan LPS kepada BPD Jateng, BPR dan BPRS di Hotel MG Setos, Rabu (22/3/2017).
Menurutnya, langkah yang dilakukan antara lain meminta pemegang saham untuk menambah modal hingga mencukupi persyaratan serta mencarikan investor untuk menambah modal BPR tersebut. Selama proses mencari investor masih ada waktu untuk diselamatkan.
Secara umum, menurut dia, BPR di wilayah pengawasan OJK KR 3 berada dalam kondisi cukup baik. Tercatat dari 334 BPR yang ada di Jateng dan Yogyakarta, hanya dua yang berada dalam kondisi kurang sehat. "Angka itu kurang dari satu persen, artinya sangat kecil,” ujarnya.
Dia melanjutkan, perkembangan perekonomian di Jawa Tengah juga dinilai cukup baik. Hal ini mempengaruhi BPR untuk tumbuh di area ini juga dinilai sangat potensial. Namun begitu, pengelola harus mengelola BPR ini dengan baik. "Jangan sampai ada penyalahgunaan kredit. Sejauh ini asal pengelola dan pemegang saham enggak macam-macam, BPR itu hidup," katanya.
Direktur Group Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Agung Suprananto menambahkan, sejak berdiri pada 2005 lalu, telah menutup tujuh BPR yang berada di area Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pemicunya sebagian besar karena penyalahgunaan kredit.
"Terakhir mencabut izin BPR pada tahun 2015 lalu. Sepanjang tahun 2016 tidak ada, tahun ini harapannya juga tidak ada. Jikalau ada yang kurang sehat diupayakan untuk disehatkan kembali,” ujarnya.
(ven)
Lihat Juga :
